BI Terapkan Tarif QRIS 0,3 Persen, Berikut Info Lengkapnya

BorneoFlash.com - Kali ini saat penggunaan layanan QRIS tidak gratis lagi akan diambil biaya.

Aturan kebijakan ini akan diberlakukan mulai 1 Juli 2023 dan patokan nilainya sebesar 0,3 persen yang memberatkan kepada merchant UMKM.

Apa saja kentuan QRIS ini?

Sejak 1 Juli 2023, telah ditetapkan oleh Bank Indonesia perihal besaran Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebanyak 0,3 persen bagi usaha-usaha mikro.

Tidak ada penggunaan biaya sebelumnya untuk QRIS, hal ini BI menetapkan MDR QRIS adalah 0 persen.

"Kebijakan penyesuaian Merchant Discount Rate QRIS bagi merchant usaha mikro menjadi 0,3 persen efektif sejak 1 Juli 2023," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dikutip BorneoFlash.com dari Kompas, Rabu (5/7/2023).

Lantas Erwin menghimbau kepada pedagang tidak boleh lagi membebankan biaya MDR kepada pengguna QRIS.

Hal ini mengacu pada pasal 52 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada penyedia barang atau jasa. Sesuai aturan tersebut, penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge).

"Maka dari itu, pedagang tidak diperbolehkan mengenakan biaya MDR atau biaya tambahan (surcharge) kepada pembayaran yang dilakukan oleh pengguna QRIS," kata Erwin.

Jika ditemukan pedagang yang menggunakan biaya tambahan, pengguna dapat melaporkan ke PJP.

Erwin mengatakan, MDR merupakan biaya yang dikenakan untuk pedagang oleh PJP.

Penetapan tarif 0,3 persen ini menurutnya agar untuk bisa menjaga keberlanjutan (sustainability) penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran, terkhususnya untuk menglabel biaya yang timbul.

Disisi lain, penyesuaian ini juga dilakukan agar meningkatkan kualitas layanan kepada pedagang dan pengguna QRIS.

"Biaya MDR, terutama dengan besaran yang dikenakan kepada pedagang usaha mikro, lebih dimaksudkan untuk mengganti investasi dan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan transaksi QRIS," paparnya.

Pihak yang terlibat tersebut, yakni PJP, lembaga switching, lembaga servis, dan lembaga standar.

Erwin menghimbau, Bank Indonesia tidak akan mendapatkan porsi pendapatan dari MDR QRIS.

"Penerapan MDR QRIS UMI (usaha mikro) ini dilakukan agar untuk menjaga keberlangsungan ekosistem penyelenggaraan layanan QRIS dalam jangka panjang termasuk meningkatkan kualitas layanan kepada pedagang dan pengguna," katanya.

Kebijakan ini akan memberi keuntungan bagi usaha kecil untuk membantu inklusi keuangan.

Erwin mengatakan lagi, kebijakan penyesuaian MDR QRIS untuk menyesuaikan keberpihakan pada pedagang UMI sehingga MDR yang dikenakan termasuk yang paling rendah dari seluruh segmen pedagang yang dikenakan MDR.

Disisi lain, tarif biaya QRIS yang ditetapkan menurutnya lebih efisien dibandingkan biaya MDR dari metode pembayaran sebelumnya.

Erwin memberitahukan, ada juga golongan merchant kategori khusus yang tidak akan terkena tarif QRIS.

Merchant tersebut, seperti merchant yang terkait transaksi Government to People, seperti bansos.

Merchant lain yang juga tak terkena tarif QRIS, yaitu merchant yang terkait transaksi People to Government, seperti pembayaran pajak, paspor dan donasi sosial (nirlaba), termasuk tempat ibadah, dan lainya.