Terkait Jokowi Cawe-Cawe, Plt Sekjen Partai NasDem: Gambaran Pemilu 2024 Tidak Akan Netral

BorneoFlash.com - Menjelang Pemilu 2024, Partai NasDem angkat bicara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe dalam urusan politik.

Pelaksana tugas (Plt) Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu memberikan gambaran bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang akan dilaksanakan secara tidak netral.

"Pernyataan ini jelas memberi kita gambaran bahwa pilpres 2024 akan berlangsung tidak netral. Karena kepala negara, kepala pemerintahan, Pangti (Panglima Tertinggi) ABRI telah tegas menyatakan tidak netral," kata Taslim, dilansir BorneoFlash.com dari laman Tempo, Rabu (31/5/2023).

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut dapat disalahartikan oleh aparatur di negeri ini sebagai perintah dan berimplikasi membuat aparat dibawahnya mencontoh.

"Sehingga kita bisa bayangkan, pilpres akan berlangsung dalam suasana yang tidak kondusif, tidak jurdil sebagaimana yang diamanatkan oleh UU," ujar Taslim.

Seharusnya Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan tersebut, karena sesuai aturan konstitusi, presiden hanya diberi mandat hingga 2024, beliau tidak diberi mandat untuk mengatur negara pasca 2024.

"Jadi kita himbau agar presiden kembali kepada posisi semula sebagai negarawan, sebagai ayah bagi semua warga negara, yang mengayomi," katanya.

Presiden Jokowi secara terang-terangan menyatakan dirinya tidak akan bersikap netral saat pelaksanaan Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di depan para pemimpin redaksi dan content creator dalam pertemuan di Istana Negara pada Senin, (29/5/2023).

“Saya harus cawe-cawe,” kata presiden saat berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin (29/5/2023).

Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Sebelum mengakui melakukan cawe-cawe pada Pilpres 2024, Jokowi juga pernah mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik pendukungnya di Istana Negara pada 2 Mei lalu, kecuali Partai NasDem.

Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat jelang Pemilu 2024 lantaran parpol sudah mendeklarasikan kandidat calon presiden.

Setelah pertemuannya dengan ketua parpol, Jokowi kemudian dituding ikut campur dalam urusan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai pendukungnya.