BorneoFlash.com, TANA PASER - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2024 di Grand Kryad Sadurengas, Kamis (30/3/2023).
Dalam rangka membahas dan menyepakati usulan rencana prioritas pembangunan, Musrenbang RKPD tahun 2024 merumuskan arah kebijakan para pemangku kepentingan.
Karena itu, Musrenbang RKPD tahun 2024 menurut Bupati Paser dr Fahmi Fadli, memiliki makna yang sangat penting dalam mewujudkan visi Paser MAS yaitu Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera.
“Musrenbang ini untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024, yang merupakan pelaksanaan tahun Ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2021-2026," kata Fahmi Fadli dalam sambutannya di acara Musrenbang RKPD tahun 2024.
Musrenbang ini memiliki nilai strategis pada masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Paser periode 2021-2026, mengingat sesuai perundang-undangan pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak
Jika dihitung sejak Bupati dan Wakil Bupati Paser dilantik tanggal 26 Februari 2021, maka masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Paser hanya kurang lebih 3 tahun 9 bulan.
"Dengan waktu yang singkat ini tentunya memerlukan kerja keras kita semua untuk dapat membangun Kabupaten Paser guna mewujudkan visi Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera," ucapnya.
Oleh karena itu, Fahmi Fadli mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan analisis yang tajam, tidak hanya berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
“Musrenbang ini merupakan rangkaian awal penyusunan Renja (red. Rencana Kerja), RKPD dan APBD, saya menekankan kepada semua perangkat daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tidak hanya berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya tetapi semua Kepala Perangkat Daerah harus memiliki analisis yang tajam atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya serta mampu memperhitungkan manfaat atas program yang telah disusun dalam Renja Perangkat Daerahnya," ucapnya.
Dari analisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya, Fahmi Fadli mengatakan bahwa akan ada pertanyaan besar terkait faktor-faktor dan kendala apa saja yang membuat program tersebut tercapai maupun belum tercapai sebagai bahan evaluasi dalam Renja tahun 2024.
“Ketercapaian program saja belum cukup, harus juga memperhatikan dari sisi manfaat apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat atas pencapaian program tersebut," ujarnya menegaskan.
Pada kesempatan itu, Fahmi Fadli juga menyampaikan capaian 9 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Paser yang seyogyanya direalisasikan sampai tahun 2026, namun karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak pada tahun 2024 maka sebagai pendekatan pencapaian 9 Program Prioritas ini dengan menggunakan target tahun 2024.
BPJS Gratis Bagi Warga Kurang Mampu adalah yang pertama disampaikan Fahmi Fadli. Program BPJS Gratis dengan target Universal Health Coverage (UHC) 95 persen hingga tahun 2022 sudah tercapai 94,23 persen.
Kemudian BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dengan target tahun 2024 sebesar 97.884 jiwa dan sudah tercapai 32.628 jiwa atau 33,33 persen.
Yang kedua, Satu Guru Satu Laptop, Gratis Seragam Sekolah dan Beasiswa Pendidikan.
"Laptop yang sudah direalisasikan sebanyak 1.443 unit atau sebesar 61,67 persen, kemudian Seragam Sekolah sudah direalisasikan sebanyak 10.412 pasang atau 76,69 persen. Sedangkan Beasiswa Pendidikan yang sudah direalisasikan kepada 162 mahasiswa atau 32,40 persen," paparnya.
Terkait Peningkatan Infrastruktur Jalan yang Berkualitas dan Penyediaan Sarana Air Bersih, lanjut Fahmi Fadli, menjadi perhatian yang tidak kalah serius oleh pemerintah daerah.
"Panjang jalan yang berkualitas sampai dengan tahun 2022 sepanjang 226,11 kilometer dari target 623,22 kilometer atau sebesar 36,28 persen. Sedangkan Penyediaan Sarana Air Bersih, dari target 292.878 penduduk, maka yang sudah mendapatkan sarana air bersih sebanyak 246.772 penduduk atau sebesar 84,26 persen," katanya.
Program keempat adalah Rehabilitasi Rumah Warga Kurang Mampu. Dari target 2.700 rumah, kata Fahmi Fadli, sudah direalisasikan sebanyak 1.069 rumah atau sebesar 39,59 persen.
Kemudian program kelima, yakni Peningkatan Kesejahteraan PTT/Tenaga Honorer, Insentif Ketua RT, Insentif Guru Ngaji, dan Imam/Kaum Masjid.
Anggaran peningkatan kesejahteraan PTT/Tenaga Honorer pada tahun 2022 sudah direalisasikan sebesar Rp 37,6 miliar. Anggaran Operasional Ketua RT sebesar Rp. 7,8 miliar. Sedangkan untuk anggaran Operasional Ketua RT/RW di 5 Kelurahan akan direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp 355 juta.
Adapun anggaran operasional Guru Ngaji sudah direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 6,4 miliar, sedangkan anggaran operasional imam/kaum masjid akan direalisasikan pada tahun 2023 sebesar Rp 1,8 miliar.
Keenam, Pemerataan Puskesmas Rawat Inap sampai dengan tahun 2022, sebanyak 19 Puskesmas telah terakreditasi, kemudian dari sisi sarana telah terpenuhi sebesar 94,86 persen, dan dari sisi prasarana sudah terpenuhi sebesar 45,94 persen sedangkan dari sisi pemenuhan alat kesehatan sudah terpenuhi sebesar 43,35 persen.
Menjadikan Pertanian Sebagai Andalan Kabupaten merupakan program prioritas ketujuh.
"Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dari target 40,6 persen, telah terealisasi sebesar 37,99 persen. Peningkatan produksi padi, kelapa sawit, karet, perikanan telah mencapai 82,93 persen dari target yang telah ditentukan," ujarnya.
Kedelapan, menjadikan Pariwisata sebagai Andalan Ekonomi Kreatif. Jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata prioritas dari target 40.000 wisatawan, sampai dengan tahun 2022 sudah sebanyak 16.000 wisatawan atau sebesar 40,23%.
Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif pada daerah wisata dengan target 222 pelaku ekonomi, sampai dengan tahun 2022 terdapat 70 pelaku ekonomi atau 31,52 persen. Sedangkan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada daerah wisata dari target 400 IKM sudah terealisasi sebesar 25 persen.
Terakhir, meningkatkan Anggaran Desa. Anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/Kabupaten kepada Desa (APBN) sebesar Rp 115,2 miliar. Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 4,4 miliar. Anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 1,06 miliar dan Anggaran Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/Kabupaten kepada Desa (ADD) Rp 109,7 miliar. (Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar