Diketahui saat ini, merupakan era digital yang menuntut sebagian orang untuk bergerak cepat, instan dan mudah, apalagi dengan adanya jaringan internet yang tumbuh dan berkembang.
Akses masyarakat terhadap informasi harus lebih dioptimalkan melalui transformasi digitalisasi informasi khususnya di masa persiapan pemilu tahun 2024. “Ini transformasi digitalisasi informasi ini menjadi kunci penting guna mendukung keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Dengan penyebaran informasi melalui berbagai sarana yang sudah tersedia di Humas Polri, maka masyarakat dapat mengetahui informasi dari polri dan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. “Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta membawa manfaat buat kita khususnya keterbukaan informasi publik,” harapnya.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengapresiasi dilakukan diskusi publik ini, sebagai wahana untuk merefresh dan menambah berbagai pengetahuan dan wawasan terkait pengelolaan akses informasi publik.
Seperti yang diamanatkan undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan sistem pengelolaan informasi terpadu dan mediahub, guna menangkal berbagai potensi kerawanan pemilu khususnya di media sosial.
“Saya berharap kedepannya peran serta dan kontribusi Humas Polri dan masyarakat dalam menghadapi gelaran pemilu dapat semakin ditingkatkan. Salah satunya melalui tata kelola yang baik dalam keterbukaan informasi publik dan peningkatan manajemen media dengan mengoptimalkan ruang publik, untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan sehat dari isu politik identitas dan hoax,” jelasnya.
Hal tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya sinergitas dan kerja sama yang baik antara Polri, aparatur pemerintah, institusi atau badan terkait dan peran serta awak media.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil Polda Kaltim, dalam mewujudkan transparansi pelayanan informasi pelayanan publik melalui SPIT dan Mediahub, guna menghadapi potensi kerawanan pada tahapan pemilu tahun 2024. Namun, dapat dijadikan wahana untuk membangun sinergi dan kerja sama lintas sektoral serta stakeholder terkait.
“Semoga diskusi kita hari ini dapat memperoleh langkah-langkah solutif dan aplikatif, guna memecahkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi di lapangan, khususnya dalam mengeleminir potensi kerawanan pemilu tahun 2024 yang timbul di media sosial,” tutupnya.
