Mantapkan Program SPIT dan Mediahub, Divisi Humas Polri Gelar Diskusi Publik

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Untuk memantapkan program Sistem Pengolahan Informasi Terpadu (SPIT) dan Mediahub, Divisi Humas Polri menggelar Diskusi Publik kepada Personel Polda Kaltim, di Hotel Golden Tulip Balikpapan, pada hari Kamis (9/3/2023).

Diskusi yang mengangkat tema mewujudkan transparansi dalam pelayanan informasi publik melalui SPIT dan Mediahub, guna menghadapi Pemilu Tahun 2024, diikuti Pejabat Utama Polda Kaltim serta para Kasi Humas Polres Jajaran Polda Kaltim.

Diskusi Publik menghadirkan narasumber, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hari Dermanto, S.H,.M.H; Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim, H Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si, Konsultan Media, Imam Wahyudi serta Kabag Yaninfodok RO PID DIV Humas Polri, Kombes Pol Tjahyono Saputro.

Kabag Yaninfodok RO PID DIV Humas Polri, Kombes Pol Tjahyono Saputro, mengatakan diskusi publik ini merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan Divisi Humas Polri di tahun 2023. "Polda Kaltim untuk yang pertama," jelasnya kepada awak media di sela-sela kegiatan.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada jajaran di wilayah, khususnya wilayah yang akan menjadi sasaran, supaya bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari tingkat pemerintah pusat.

"Diskusi publik dalam rangka memantapkan program SPIT dan Mediahub dan juga dalam rangka penerangan atau persiapan, dalam menghadapi pemilu tahun 2024 sehingga posisi humas sebagai komunikasi publik dapat berjalan dengan baik," ucapnya.

Termasuk, untuk mensosialisasikan program pemerintah pusat tentang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

SPIT dan Mediahub merupakan sebuah sistem IT baru berbasis web yang menjadi wadah data dari divisi Humas terkait pemberitaan tentang kehumasan.

Kabag Yaninfodok RO PID DIV Humas Polri dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik serta sebagai bentuk implementasi pelayanan informasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.

Diketahui saat ini, merupakan era digital yang menuntut sebagian orang untuk bergerak cepat, instan dan mudah, apalagi dengan adanya jaringan internet yang tumbuh dan berkembang.

Akses masyarakat terhadap informasi harus lebih dioptimalkan melalui transformasi digitalisasi informasi khususnya di masa persiapan pemilu tahun 2024. "Ini transformasi digitalisasi informasi ini menjadi kunci penting guna mendukung keterbukaan informasi publik," ujarnya.

Dengan penyebaran informasi melalui berbagai sarana yang sudah tersedia di Humas Polri, maka masyarakat dapat mengetahui informasi dari polri dan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. "Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta membawa manfaat buat kita khususnya keterbukaan informasi publik," harapnya.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengapresiasi dilakukan diskusi publik ini, sebagai wahana untuk merefresh dan menambah berbagai pengetahuan dan wawasan terkait pengelolaan akses informasi publik.

Seperti yang diamanatkan undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan sistem pengelolaan informasi terpadu dan mediahub, guna menangkal berbagai potensi kerawanan pemilu khususnya di media sosial.

"Saya berharap kedepannya peran serta dan kontribusi Humas Polri dan masyarakat dalam menghadapi gelaran pemilu dapat semakin ditingkatkan. Salah satunya melalui tata kelola yang baik dalam keterbukaan informasi publik dan peningkatan manajemen media dengan mengoptimalkan ruang publik, untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan sehat dari isu politik identitas dan hoax," jelasnya.

Hal tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya sinergitas dan kerja sama yang baik antara Polri, aparatur pemerintah, institusi atau badan terkait dan peran serta awak media.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil Polda Kaltim, dalam mewujudkan transparansi pelayanan informasi pelayanan publik melalui SPIT dan Mediahub, guna menghadapi potensi kerawanan pada tahapan pemilu tahun 2024. Namun, dapat dijadikan wahana untuk membangun sinergi dan kerja sama lintas sektoral serta stakeholder terkait.

"Semoga diskusi kita hari ini dapat memperoleh langkah-langkah solutif dan aplikatif, guna memecahkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi di lapangan, khususnya dalam mengeleminir potensi kerawanan pemilu tahun 2024 yang timbul di media sosial," tutupnya.