Pemkab Paser Alokasikan Bantuan Perlindungan Sosial Rp 20 M, Fahmi Fadli: Kita Akan Gelar Pasar Murah   

BorneoFlash.com, TANA PASER - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Paser mengalokasikan bantuan perlindungan sosial sebesar Rp 20 miliar.

Hal ini disampaikan Bupati Paser dr Fahmi Fadli, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 secara virtual, Rabu (14/9/2022).

Berlangsung di ruang Sadurengas Kantor Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan bahwa bantuan tersebut sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat.

Bantuan perlindungan sosial diberikan kepada masyarakat Kabupaten Paser yang terdampak kenaikan harga BBM dan kenaikan inflasi.

“Tanggal 15 September data sudah harus diserahkan ke pusat,, karena itu harus segera ditindaklanjuti,” kata Fahmi Fadli.

Bantuan perlindungan sosial sebesar Rp 20 miliar itu, lanjut Fahmi Fadli, sesuai edaran Mendagri dan Menteri Keuangan dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen.

“Untuk siapa saja penerimanya masih didata. Yang jelas mereka yang tidak menerima bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat seperti tukang ojek, pelaku jasa transportasi, dan lainnya yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi. Ini sesuai edaran PMK Nomor 134/PMK.07/2022,” ucapnya.

Tidak itu saja, untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Paser akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM, Fahmi Fadli mengatakan bahwa Pemkab Paser juga akan menggelar pasar murah.

“Saya minta seluruh tim TPID dan dinas terkait dengan dukungan Bulog untuk selalu memantau harga pasar. Kalau ada kenaikan segera lakukan pasar murah terhadap barang yang mengalami kenaikan,” tandasnya.

Sebelumnya, di ruang rapat yang sama, Fahmi Fadli didampingi Kepala Keuangan dan Aset Daerah Nur Asni, Kabag Ekonomi, Kepala Bulog Paser dan sejumlah pejabat yang tergabung dalam TPID Paser mengikuti Rakorpusda Pengendalian Inflasi.

Rakorpusda secara virtual dipusatkan di Hotel Sangrila Surabaya, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan segenap Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, anggota DPR RI serta jajaran Gubernur maupun Bupati/Walikota se-Indonesia baik langsung maupun virtual.

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Airlangga Hartarto mengatakan saat inflasi di Indonesia mencapai 4,69 persen.

Untuk menekan kenaikan inflasi, kata Airlangga Hartarto, mulai dari tingkat pusat hingga daerah perlu bersinergi dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional demi mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional. (Adv)