BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memberlakukan layanan BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis sejak 1 Oktober 2021.
Salah satu visi misi Wali Kota Balikpapan ini sudah berlaku tujuh bulan. Pemberlakuan BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis kepada masyarakat Balikpapan dikhawatirkan berdampak pada anggaran yang dimiliki pemerintah, dengan lonjakan masyarakat yang ingin mengikuti program ini.
Permasalahan ini telah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan bersama Dinas Sosial Balikpapan pada Selasa (9/5/2022).
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang mengatakan, anggaran pembiayaan program BPJS Kesehatan kelas 3 gratis ini jika diibaratkan "Gunung Es" yang siap mencair. Banyak masyarakat yang memanfaatkan program BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis ini.
"Dipastikan anggaran akan terus membengkak, karena banyak warga yang ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis. Kita tidak mungkin membatasi masyarakat yang mampu untuk beralih ke Kelas 3," serunya kepada awak media, Rabu (11/5/2022).
Tentunya, ini akan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan.
Untuk itu, Parlin meminta Pemkot mempunyai perhatian khusus agar kedepan bisa lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikhawatirkan kalau PAD Balikpapan tidak mampu, maka bisa menyebabkan defisit anggaran.
"Mudah-mudahan kedepan PAD bisa meningkat sehingga tidak terlalu khawatir tapi kalau PAD masih seperti ini akan menjadi buah Simalakama. Kita lanjutkan BPJS Kesehatan gratis dengan asumsi kita mengorbankan yang lain atau kita stop BPJS Kesehatan gratis demi untuk kesejahteraan yang lebih baik lagi," paparnya.
Apalagi ada wacana bahwa BPJS Kesehatan ada dua kelas yakni konvensional dan non konvensional, artinya jika iuran bulannya dijadikan satu kelas 3 dan kelas 2 maka iuran akan naik. "Ini juga menjadi perhatian kita kedepannya," imbuhnya.
Menurutnya, harus ada evaluasi kembali mengenai program ini oleh Wali Kota Balikpapan. Tidak usah merasa malu kepada masyarakat kalau melakukan revisi terhadap sesuatu yang telah disampaikan sebelumnya.
"Kita berbuat ini untuk kepentingan yang lebih banyak lagi, saya rasa Walikota perlu ada terobosan sampaikan situasi sebenarnya tidak usah ditutupi, seolah-olah kita mampu,"
Apalagi banyaknya pendatang yang masuk ke Balikpapan Dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN). "Nah. Ini luar biasa membebani anggaran kita," tegasnya.
Selain itu juga, masih banyak masyarakat kelas bawah yang belum memahami atau mengerti cara untuk bisa mendapatkan BPJS Kesehatan kelas 3 gratis ini.
Masyarakat lebih percaya diri ketika menyampaikan kepada dewan sebagai wakil rakyat daripada kepada dinas terkait.
"Informasi ini tidak sampai dengan jelas kepada masyarakat kelas bawah," tutupnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar