BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus dapat mengembangkan tempat wisata kuliner terpadu, guna menindaklanjuti penerapan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tahun ini mulai berlaku di Kota Balikpapan.
Hal inilah yang disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Suwanto.
Menurutnya, tempat wisata kuliner terpadu ini akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah dan juga menjadi wadah bagi para PKL Balikpapan.
“Saya lihat memang wisata kuliner yang dikelola pemerintah sangat kurang,” jelas Suwanto saat ditemui di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Rabu (20/4/2022).
Selain itu juga, pembangunan tempat wisata kuliner terpadu ini akan menjadi salah satu tempat wisata baru bagi Kota Balikpapan. Apalagi saat ini pengembangan tempat wisata di Kota Balikpapan lebih banyak terfokus di Pantai Manggar.
Sejauh ini, Pantai Manggar dinilai belum dikelola secara maksimal sehingga berdampak pada penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, pemasukan yang dihasilkan hanya mengandalkan dari retribusi atau tiket masuk.
Untuk itu, sangat diperlukan keseriusan dalam mengkalibrasikan dan mensinergikan instansi terkait dalam mengangkat potensi pendapatan daerah. Seperti halnya dengan meningkatkan kapasitas UMKM yang ada, maka perekonomian akan semakin baik, karena terbukti UMKM menopang ekonomi Indonesia.
“Kita tidak hanya melibatkan instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota, tetapi kita berencana akan melibatkan pihak swasta sebagai perbandingan untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada,” ucapnya.
Selanjutnya, akan melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait, untuk menentukan langkah yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi yang ada, dalam upaya meningkatkan potensi PAD Kota Balikpapan.
(BorneoFlash.com/Niken)
