BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Aliansi Peduli Balikpapan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), BEM Sekolah Tinggi Teknologi Migas (STT Migas) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (2/3/2022).
Dalam aksi ini, para mahasiswa menyampaikan enam tuntutan dengan membawa spanduk dan bendera organisasi. Koordinator Aksi Zukifli mengatakan Kota Balikpapan sudah berusia 125 tahun tetapi masih banyak permasalahan kota yang belum terselesaikan.
Sehingga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan. Enam tuntutan yang diajukan terkait kasus banjir di Balikpapan untuk mendorong pihak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus oknum yang melakukan aktivitas tambang di Kota Balikpapan.
Kemudian, mendesak Pemerintah Kota Balikpapan menaikan status Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 13 tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai Kawasan Bebas Tambang Batu Bara menjadi Peraturan Daerah.
Selain itu juga, mendesak Pemerintah Kota Balikpapan menaikan status Surat Edaran Wali Kota Nomor 55 /2/0156/ Dishub untuk menjadi Perda.
Lanjutnya, mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyelesaikan krisis air dan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk melakukan pemerataan pendistribusian air yang ada di Kota Balikpapan.
Usai melakukan orasi secara bergantian, para perwakilan mahasiswa diterima masuk untuk bertemu dengan Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud bersama sejumlah pejabat Pemkot Balikpapan di ruang VIP Room Wali Kota Balikpapan.
Dalam pertemuan itu perwakilan mahasiswa telah memberikan permasalahan yang menjadi tuntutan dinilai mendesak untuk segera diselesaikan oleh Walikota Balikpapan, H Rahmad Mas'ud.
"Banjir dan krisis air bersih di Balikpapan yang paling pokok. Kami memberikan tenggat waktu selama dua minggu. Pastinya akan kami kawal terus," serunya.
ia menuturkan, apabila tidak kunjung ada perubahan, para aliansi peduli Balikpapan akan kembali mendatangi Kantor Walikota Balikpapan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud menyampaikan aspirasi yang ingin disampaikan terkait permasalahan kota. Sepanjang aspirasi tersebut positif, maka Pemkot Balikpapan akan menerima masukan tersebut.
"Penyampaian aspirasi ini cukup bagus karena akan menjadi kontrol sosial dan evaluasi yang akan dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," tegasnya.
Sebenarnya semuanya dalam on progress seperti permasalahan banjir dengan perluasan dan pengerukan sungai ampal termasuk permasalahan tambang. Jadi semuanya sudah ditangani.
(BorneoFlash.com/Niken)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar