Pembangunan SMKN 7 Balikpapan Barat Hanya Sebuah Wacana

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 di wilayah Balikpapan Barat yang telah dianggarkan pada tahun 2021 hingga saat ini belum ada kejelasan.

Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk awal pembangunan SMKN 7 di tahun 2021.

Hal ini mendapat tanggapan dari Pemerhati Pendidikan Kota Balikpapan Drs Syarifuddin Oddang, SH, MH bahwasanya pembangunan SMKN 7 merupakan salah satu solusi dari penyelesaian masalah pendidikan yang terjadi setiap tahun di Kota Balikpapan. Namun, semua itu hanya sebuah wacana.

Oddang sapaan karibnya mengatakan, pendidikan di Kota Balikpapan ini memang unik, setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbagai keluhan para orang tua akan muncul mengenai sistem penerapan zonasi PPDB di Kota Balikpapan.

Bahkan, hal ini dapat menimbulkan pertengkaran antara para orangtua dan pihak sekolah lantaran anak tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena bukan zonasi PPDB. Padahal anak tersebut memiliki nilai baik dan begitu sebaliknya.

"Siswa yang daftar sekolah SMP maupun SMA/SMK lebih banyak dari pada daya tampung sekolah dan para orang tua lebih cenderung memilih mendaftarkan anak ke sekolah negeri daripada sekolah swasta," jelas Oddang yang pernah menjadi Dosen Universitas Tridharma kepada awak media, Minggu (20/2/2022).

Pembangunan SMKN 7 Balikpapan yang telah diwacanakan sejak tahun 2011 diharapkan dapat terealisasi, karena masyarakat Balikpapan sangat membutuhkan.

Mengingat, Kota Balikpapan banyak warga pendatang ditambah adanya Ibu Kota Negara (IKN). Tentunya, warga pendatang di Kota Balikpapan semakin banyak.

Sehingga, penambahan gedung sekolah harus menjadi perhatian, untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten.

"Di Balikpapan, saat ini memiliki SMPN ada 23 dan SMAN ada 9. Sementara SMKN hanya 6. Walaupun terdapat juga sekolah swasta di Balikpapan, tetapi masyarakat menginginkan sekolah negeri," terang pria yang pernah mengajar di SMK Setia Budi Balikpapan.

Menurutnya, pendidikan merupakan sarana utama pembentukan generasi penerus bangsa. Apabila pendidikan tidak merata, maka akan mengakibatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tertinggal.

Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan juga faktor untuk menggerakkan perekonomian suatu bangsa.

Seperti diketahui, kewenangan pembangunan SMAN atau SMKN berada di provinsi Kalimantan Timur, Oddang mengatakan sudah hampir 10 tahun warga Balikpapan menunggu kepastian itu.

"Infonya tiap tahun selalu ada anggaran tapi nyatanya zonk," ucapnya.

Bahkan, tahun kemarin sempat ada pertemuan di DPRD Balikpapan bersama perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dan anggota DPRD Provinsi Kaltim Dapil Balikpapan untuk membahas anggaran pembangunan sekolah ini.

"DPRD provinsi pernah menyebutkan anggaran pembangunan SMKN 7 Balikpapan dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp 10 miliar. Masyarakat Balikpapan mengetahui, karena berita ini sudah ada di media," serunya.

Oddang menuturkan, diberikan angin segar dengan dianggarkan Rp 10 miliar di tahun 2021. Tetapi hingga awal tahun 2022 anggaran pembangunan sekolah tersebut tak terwujud.

Justru, info terakhir yang diperoleh dari anggota DPRD Provinsi Kaltim untuk APBD 2022 tidak ada anggaran pembangunan SMKN 7 Balikpapan.

"Masuk angin lagi anggaran pembangunan SMKN 7. Kita nunggu anggaran itu benar-benar terealisasi ternyata hanya lewat saja. Entah apa memang diabaikan atau hanya menghibur warga Balikpapan saja," tuturnya.

Sejauh ini, Pemerintah Kota Balikpapan telah mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) beserta dokumen pendukungnya lengkap.

Termasuk, lahan sekitar dua hektare yang sudah dibebaskan dan menjadi aset Pemkot Balikpapan. Hanya tinggal tahapan pengerjaan pembangunan yang ditunggu.

" Ada apa gerangan dengan DPRD Provinsi Kaltim dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim yang bernaung di Balikpapan terkait pembangunan SMK ini.

Sudah dianggarkan tapi pengerjaan dinas terkait tidak ada di tahun 2021. Di sengaja atau pembiaran anggaran kita tidak tahu, atau terkendala apa hanya mereka yang bisa jelaskan," pungkasnya.