Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura tahun ini, mendapatkan bantuan anggaran pengembangan pertanian, baik bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Paser.
“Total 15 kelompok pertanian yang menerima, rinciannya 12 dari APBN, baik itu DAK (Dana Alokasi Khusus) dan 3 APBD. Sementara dari Pemprov Kaltim masih menyusun, kami berharap ada,” kata Taharudin.
Dijelaskan, fokus RKPD 2023 di sektor pertanian membuat program yang ada bakal lebih ditingkatkan. Dikarenakan akan semakin dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dan harus siap sebagai penyangga IKN.
Menurutnya, semua pihak atau instansi terkait harus saling bersinergi dalam pengentasan desa rawan ketahanan pangan, termasuk DUPTR, Dinkes, PDAM untuk penyediaan air bersih.
Serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang ada di desa, seperti PKK, Dasawisma, Karang Taruna dan Kelompok wanita tani.
“Dinas ketahanan pangan akan mencoba pengentasan kemiskinan melalui pengembangan pangan lestari itu, lumbung pangan, pengembangan toko mitra tani, dan mendorong produktivitas pertanian,” sebut Taharudin.
Saat ini kebutuhan pangan di Kabupaten Paser masih banyak disuplai dari luar Kaltim. Seperti di Sulawesi Selatan, Jawa dan Kalimantan Selatan. Dengan dibahas secara detail dalam RKPD diharapkan nantinya dapat lebih mandiri.
Sebagai penyangga IKN dan mengandalkan sektor pertanian, namun di sisi lain masih banyak desa yang rawan ketahanan pangan. Namun hal itu dapat ditangani secara bertahap, mulai dari peningkatan infrastruktur, irigasi sawah hingga lumbung pangan.
“Kalau bisa Kabupaten Paser ini dari sisi penyediaan beras dan bawang merah sebagai komoditas yang diharapkan dari penyangga IKN Nusantara,” pungkas Taharudin.
(BorneoFlash.com/SAN)
