Bakal Menjadi Penyangga IKN, Pengentasan Rawan Ketahanan Pangan di Paser Jadi Pekerjaan Rumah Pemda

BorneoFlash.com, TANA PASER - Sejauh ini, terdapat 35 dari 139 desa di Kabupaten Paser mengalami rawan pangan, sehingga Kabupaten Paser saat ini tengah berfokus pada pengolahan berbasis masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian.

Kabupaten Paser nantinya bakal menjadi penyuplai IKN Nusantara, karena merupakan salah satu daerah penyangga, namun disamping itu Pemda masih memiliki pekerjaan rumah dalam mengatasi masalah rawan pangan, Senin (7/2/2022).

Dalam RKPD, Pemda Paser menargetkan pengentasan desa rawan pangan dengan target 50 persen, pada 2023. Dengan menargetkan 7 persen tiap tahunnya.

Capaian itu bisa tertolong dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2021, dalam pasal 5 point 3, tentang dana desa (DD) yang diterima, sedikitnya 20 persen dapat dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan dan hewani.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, Taharudin mengatakan, kebijakan itu sangat membantu pemerintah daerah.

"Yang tadinya dana bersumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hanya 15 desa. Justru (Perpres) ini bisa semua desa," terangnya.

Pemanfaatan DD 20 persen, dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah 35 desa rawan pangan di Paser. Sementara untuk 104 desa lainnya, bisa semakin meningkatkan ketahanan pangannya.

Taharudin menambahkan, pihaknya telah mendiskusikan hal tersebut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Termasuk disampaikan, saat rapat koordinasi kecamatan yang dihadiri kepala desa.

"Peruntukannya pengembangan budidaya sayur-sayuran, buah-buahan, ternak dan perikanan," sambungnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura tahun ini, mendapatkan bantuan anggaran pengembangan pertanian, baik bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Paser.

"Total 15 kelompok pertanian yang menerima, rinciannya 12 dari APBN, baik itu DAK (Dana Alokasi Khusus) dan 3 APBD. Sementara dari Pemprov Kaltim masih menyusun, kami berharap ada," kata Taharudin.

Dijelaskan, fokus RKPD 2023 di sektor pertanian membuat program yang ada bakal lebih ditingkatkan. Dikarenakan akan semakin dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dan harus siap sebagai penyangga IKN.

Menurutnya, semua pihak atau instansi terkait harus saling bersinergi dalam pengentasan desa rawan ketahanan pangan, termasuk DUPTR, Dinkes, PDAM untuk penyediaan air bersih.

Serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang ada di desa, seperti PKK, Dasawisma, Karang Taruna dan Kelompok wanita tani.

"Dinas ketahanan pangan akan mencoba pengentasan kemiskinan melalui pengembangan pangan lestari itu, lumbung pangan, pengembangan toko mitra tani, dan mendorong produktivitas pertanian," sebut Taharudin.

Saat ini kebutuhan pangan di Kabupaten Paser masih banyak disuplai dari luar Kaltim. Seperti di Sulawesi Selatan, Jawa dan Kalimantan Selatan. Dengan dibahas secara detail dalam RKPD diharapkan nantinya dapat lebih mandiri.

Sebagai penyangga IKN dan mengandalkan sektor pertanian, namun di sisi lain masih banyak desa yang rawan ketahanan pangan. Namun hal itu dapat ditangani secara bertahap, mulai dari peningkatan infrastruktur, irigasi sawah hingga lumbung pangan.

"Kalau bisa Kabupaten Paser ini dari sisi penyediaan beras dan bawang merah sebagai komoditas yang diharapkan dari penyangga IKN Nusantara," pungkas Taharudin.