BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Memperingati hari anti korupsi sedunia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Balikpapan Kamis (9/12/2021).
Dalam aksinya, Zainuddin selaku Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kaltimra mengatakan. Aksi yang digelar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia.
Dimana diakuinya untuk di Kaltim terdapat beberapa kasus korupsi yang belum tuntas.
Oleh karena itu, pada kesempatan itu beberapa tuntutan dilayangkan kepada Kejari Balikpapan di antaranya.
Pertama meminta kejari untuk mengusut tuntas indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang di PT KKT, KSOP, PT KBA, Pelindo dan Dishub Kaltim.
Karena nama perusahaan dan dinas tersebut adalah instansi yang terkait dengan kasus ini.
Kemudian yang kedua pihaknya juga mendesak kejari untuk menetapkan tersangka indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang di KKT.
"Dan yang ketiga adalah tangkap dan adili aktor intelektual yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang di PT KKT," ujarnya
Dia juga menjelaskan, hari ini kita sudah sama-sama tahu bahwa penggeledahan itu sudah dilakukan lebih dari 10 bulan.
Namun kemudian sampai hari ini publik tidak mengetahui perkembangan kasusnya.
Padahal kejari pada bulan 2 lalu sudah menyebutkan bahwa ada indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang kemudian merugikan negara hampir 10m. Itu baru dugaan, bahkan bisa lebih karena masih diproses.
Oleh karena itu pihaknya mendesak kejaksaan untuk menuntaskan permasalahan ini. Walaupun mereka hari ini merasa tidak mampu, pihaknya selaku PKC PMII kaltim berani mendesak kejaksaan provinsi Kaltim, untuk bagaimana mereka menuntaskanya bahwa mereka kejari ini tidak sanggup.
PT KTT itukan sebenarnya ada SOP nya. Seharusnya tidak boleh melakukan bongkar muat batu bara, harusnya kan mereka itu untuk bongkar muat peti kemas nah realitanya PT KKT itu justru melakukan bongkar muat batubara. Inikan tidak sesuai dengan aturan, "ini yang disebut penyalahgunaan.
"Ini jelas fakta-faktanya harusnya paling tidak dalam kurun waktu 10 bulan harus ada yang ditetapkan sebagai tersangka bahkan kalau bisa diselesaikan," bebernya.
Dirinya menilai dari pengamatan mahasiswa praktik itu yang ingin kami kaji dan minta kejelasan dari kejaksaan, penyalahgunaan wewenang ini sudah berapa lama berjalan.
"Artinya jika lebih satu tahun ada berapa uang yang masuk. Itukan kalo gak ada SOP di KKT artinya uang ini kemana. Nah ini bisa di kalkulasikan kira-kira berapa kerugian negara," tegasnya.
Mengacu dari statemen kejaksaan itu lebih Rp 10 Miliar tapi kalo kami prediksi itu lebih, belum lagi saat ini lagi ramai ilegal mining, bisa jadi ada kongkalikong.
" Makanya dari kejaksaan harus tuntas untuk menuntut kasus ini," tandasnya.
Ditempat yang sama, terpisah. Kasi Intel Kejari Balikpapan, Oktario menambahkan, di hari anti korupsi sedunia pada dasarnya PMII Kaltimra memberikan dukungan kepada Kejari Balikpapan. khususnya dalam proses penanganan perkara terkait dengan pemberantasan mafia pelabuhan.
" Salah satunya dalam penyimpangan kegiatan pengelolaan pelabuhan peti kemas yang dikelola untuk tujuan loading batu bara di pelabuhan KKT,” tambahnya.
Berkaitan tuntutan mahasiswa, terang Oktario, pada prinsipnya mereka mendukung untuk proses penanganan perkara ini secepat mungkin dapat diselesaikan.
"Dalam proses penyidikan memang ada dinamikanya. Karena ini memang masih dalam proses. Kami harapkan yang terbaiklah. untuk target lebih cepat lebih baik," pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Eko)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar