Badan Keahlian DPR RI menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana terdiri atas delapan bab dan 62 pasal dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.
Tag: Partisipasi Publik
Puan: KUHAP Baru Jawab Tantangan Hukum Empat Dekade Terakhir
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang DPR setujui untuk disahkan pada Selasa sudah memasuki tahap akhir setelah Komisi III membahasnya sejak 2023.
Kemensos Buka Kanal Usul Sanggah untuk Awasi Penerima Bansos
Kemensos membuka kanal usul–sanggah dalam sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar masyarakat dapat ikut mengawasi kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial.
Kementerian HAM Akomodasi Masukan Komnas HAM dalam Revisi UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan siap mengakomodasi seluruh masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, termasuk kritik dari Komnas HAM.
Sekda Kaltim Tekankan Partisipasi Publik, Ingatkan Daerah Jangan Ulangi Kasus Pati
Kegaduhan yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akibat lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Benahi Balikpapan, Sabani-Syukri Rancang Roadmap Solusi Perbaikan
Pilkada Balikpapan 2024 telah memasuki masa kampanye. Pasangan calon wali kota balikpapan dan wakil wali kota balikpapan nomor urut 3 Sabani-Syukri telah merancang roadmap solusi untuk membenahi kota ini.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Dukung Penolakan Revisi UU Penyiaran, Jurnalis Tolak Pasal Kontroversial
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, mendukung aksi penolakan revisi Undang-undang Penyiaran yang digagas insan pers Balikpapan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.