Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Indonesia memasuki tonggak penting pembangunan hukum nasional pada 2026.
Tag: KUHAP Baru
Puan: Pemberlakuan KUHP dan KUHAP 2026 Tonggak Pembaruan Hukum Nasional
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2026 menjadi wujud pembaruan dan demokratisasi hukum nasional.
Era Baru Hukum Acara Pidana: KUHAP 2025 Dorong Keadilan Restoratif dan Digitalisasi
Pemerintah Republik Indonesia resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai Jumat.
KUHP dan KUHAP Baru: Hukum Indonesia Melangkah Maju, Lebih Manusiawi dan Berkeadilan
Tanggal 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan hukum nasional. Pada hari ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku, menandai berakhirnya penggunaan sistem hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah bertahan lebih dari satu abad.
RUU Perampasan Aset Menjadi Fokus DPR pada Prolegnas 2025
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah akan membahas RUU Perampasan Aset setelah menerbitkan aturan turunan dari KUHAP yang baru disetujui.
Puan: KUHAP Baru Jawab Tantangan Hukum Empat Dekade Terakhir
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang DPR setujui untuk disahkan pada Selasa sudah memasuki tahap akhir setelah Komisi III membahasnya sejak 2023.
Komisi III DPR RI Bahas Revisi RUU KUHAP
Komisi III DPR RIresmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.