BorneoFlash.com, TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak (Multiyears).
Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser yang dipimpin Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, didampingi Wakil Ketua DPRD Zulkifli Kaharuddin dan Hendrawan Putra. Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser, pada Senin (15/6/2026).
Dalam sambutannya, Ikhwan Antasari menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur DPRD Kabupaten Paser, mulai dari pimpinan dewan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), komisi, panitia khusus (pansus), hingga fraksi-fraksi yang telah memberikan masukan dan pemikiran dalam penyusunan regulasi tersebut.
Menurutnya, persetujuan Raperda Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan.
“Persetujuan terhadap Raperda ini merupakan langkah maju dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Regulasi ini mencerminkan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ikhwan.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, akan tetap menjadi prioritas utama Pemkab Paser hingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkab Paser menargetkan perbaikan jalan sepanjang 60 kilometer. Namun hingga saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 50 persen.
“Dalam RPJMD, target jalan yang akan diperbaiki mencapai 60 kilometer dan saat ini baru terealisasi sekitar setengahnya. Artinya, masih ada sekitar 50 persen target yang harus kita kejar,” katanya.
Selain itu, tingkat kemantapan jalan kabupaten di Paser saat ini tercatat sebesar 47,02 persen, masih berada di bawah rata-rata kemantapan jalan nasional yang mencapai 65 persen. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur jalan agar melampaui standar nasional.
Ikhwan juga memastikan pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan tekanan fiskal yang cukup besar.
“Apalagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mengalami penurunan dari 3,77 persen pada tahun 2024 menjadi 3,61 persen pada tahun 2025,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Kabupaten Paser masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 54,89 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2025. Meski demikian, kontribusi sektor tersebut terus mengalami penurunan sejak 2022.
Di sisi lain, pembangunan jalan yang dilakukan secara bertahap dan masif dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi lainnya.
Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain industri pengolahan, perdagangan, jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan, pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air dan pengelolaan sampah.
Menurut Ikhwan, dampak pembangunan infrastruktur juga tercermin dari meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap kualitas jalan di Kabupaten Paser.
“Beberapa tahun lalu Kabupaten Paser masih sering mendapat stigma terkait kondisi jalan, terutama saat musim hujan. Namun dalam satu hingga dua tahun terakhir, keluhan tersebut semakin berkurang. Ini menunjukkan pembangunan jalan yang dilakukan cukup diterima dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar