Aksi serupa juga berlangsung di Bandung yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), dan Universitas Komputer Indonesia (Unikom). Mereka menyoroti persoalan ekonomi, revisi regulasi keamanan, dan dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat.
Di Pekanbaru, mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar demonstrasi di DPRD Riau, sementara di Makassar, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
TNI Tegaskan Hanya Membantu Pengamanan
Di tengah sorotan publik terhadap kehadiran personel TNI dalam pengamanan aksi di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menjelaskan bahwa pengerahan personel dilakukan atas permintaan Kepolisian. Menurutnya, TNI tidak terlibat langsung dalam penanganan demonstran dan hanya memberikan dukungan apabila diperlukan.
“Penanganan demonstrasi tetap menjadi tanggung jawab kepolisian. TNI hanya membantu sesuai kebutuhan pengamanan,” ujarnya.
Meski demikian, keberadaan personel TNI di lokasi aksi memunculkan perdebatan di media sosial. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesan intimidatif terhadap peserta demonstrasi yang menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Pemerintah: Kritik Adalah Napas Demokrasi
Menanggapi maraknya demonstrasi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi provokasi yang dapat memecah persatuan bangsa.
Gelombang aksi yang terjadi secara serentak di berbagai daerah menunjukkan bahwa isu ekonomi, kenaikan harga BBM, kesejahteraan rakyat, serta transparansi kebijakan pemerintah menjadi perhatian utama publik. Sejumlah kelompok mahasiswa bahkan menyatakan akan melanjutkan aksi dalam beberapa hari ke depan apabila tuntutan mereka belum mendapat respons yang memadai dari pemerintah. (*/BorneoFlash/Antara/BBC/Berbagai sumber)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar