Yogyakarta Jadi Pusat Sorotan
Sehari setelah aksi di Jakarta, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar demonstrasi di pertigaan Jalan Gejayan, Yogyakarta, Sabtu (13/6). Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap memperburuk kondisi ekonomi rakyat.
Juru Bicara Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, menyampaikan sepuluh tuntutan kepada pemerintah, di antaranya penghentian program MBG, penolakan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan revisi sejumlah undang-undang yang dinilai kontroversial, pendidikan dan layanan kesehatan gratis, perlindungan hak pekerja termasuk pengemudi ojek online, hingga jaminan hak atas tanah dan ruang hidup yang layak.
Menurut massa aksi, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, lemahnya nilai tukar rupiah, serta maraknya kasus korupsi yang dinilai merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kritik terhadap Program MBG Menguat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot dalam berbagai aksi. Sejumlah mahasiswa menilai program tersebut membebani ruang fiskal negara dan belum menunjukkan efektivitas yang sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Mahasiswa UI yang ikut dalam aksi menyebut pemerintah seharusnya lebih fokus pada program yang langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok.
Di lokasi demonstrasi Jakarta, sejumlah pengemudi ojek online bahkan turut menyuarakan keluhan mereka. Mereka menilai kenaikan harga BBM semakin memperberat beban hidup masyarakat yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan signifikan.
Demonstrasi Serentak di Berbagai Daerah
Gelombang aksi tidak hanya terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Di Solo, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi bertajuk Indonesia Darurat Reformasi di depan Gedung DPRD Kota Solo. Mereka menyoroti kondisi ekonomi nasional, kenaikan harga BBM, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar