BorneoFlash.com, JAKARTA – Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil meluas di berbagai daerah dalam dua hari terakhir.
Aksi yang berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Bandung, Pekanbaru hingga Makassar menjadi cerminan meningkatnya keresahan publik terhadap kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta sejumlah program strategis nasional yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.
Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) berupaya menggelar aksi bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jumat (12/6).
Namun, langkah mereka tertahan setelah aparat gabungan TNI dan Polri membentuk barikade di Jalan Sudirman, beberapa ratus meter dari titik aksi yang direncanakan.
Meski dihadang aparat, mahasiswa tetap bertahan dan menyampaikan tuntutan mereka. Lima poin utama yang disuarakan meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ruang sipil, dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dalam mengelola berbagai persoalan nasional.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan generasi muda terhadap situasi yang mereka nilai semakin membebani masyarakat.
“Kami ingin menyadarkan rakyat bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja. Keadilan tidak datang sendiri, tetapi harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Yogyakarta Jadi Pusat Sorotan
Sehari setelah aksi di Jakarta, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar demonstrasi di pertigaan Jalan Gejayan, Yogyakarta, Sabtu (13/6). Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap memperburuk kondisi ekonomi rakyat.
Juru Bicara Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, menyampaikan sepuluh tuntutan kepada pemerintah, di antaranya penghentian program MBG, penolakan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan revisi sejumlah undang-undang yang dinilai kontroversial, pendidikan dan layanan kesehatan gratis, perlindungan hak pekerja termasuk pengemudi ojek online, hingga jaminan hak atas tanah dan ruang hidup yang layak.
Menurut massa aksi, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM, tetapi juga menyangkut ketimpangan ekonomi, lemahnya nilai tukar rupiah, serta maraknya kasus korupsi yang dinilai merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kritik terhadap Program MBG Menguat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot dalam berbagai aksi. Sejumlah mahasiswa menilai program tersebut membebani ruang fiskal negara dan belum menunjukkan efektivitas yang sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Mahasiswa UI yang ikut dalam aksi menyebut pemerintah seharusnya lebih fokus pada program yang langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok.
Di lokasi demonstrasi Jakarta, sejumlah pengemudi ojek online bahkan turut menyuarakan keluhan mereka. Mereka menilai kenaikan harga BBM semakin memperberat beban hidup masyarakat yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan signifikan.
Demonstrasi Serentak di Berbagai Daerah
Gelombang aksi tidak hanya terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Di Solo, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi bertajuk Indonesia Darurat Reformasi di depan Gedung DPRD Kota Solo. Mereka menyoroti kondisi ekonomi nasional, kenaikan harga BBM, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi serupa juga berlangsung di Bandung yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), dan Universitas Komputer Indonesia (Unikom). Mereka menyoroti persoalan ekonomi, revisi regulasi keamanan, dan dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat.
Di Pekanbaru, mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menggelar demonstrasi di DPRD Riau, sementara di Makassar, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
TNI Tegaskan Hanya Membantu Pengamanan
Di tengah sorotan publik terhadap kehadiran personel TNI dalam pengamanan aksi di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menjelaskan bahwa pengerahan personel dilakukan atas permintaan Kepolisian. Menurutnya, TNI tidak terlibat langsung dalam penanganan demonstran dan hanya memberikan dukungan apabila diperlukan.
“Penanganan demonstrasi tetap menjadi tanggung jawab kepolisian. TNI hanya membantu sesuai kebutuhan pengamanan,” ujarnya.
Meski demikian, keberadaan personel TNI di lokasi aksi memunculkan perdebatan di media sosial. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesan intimidatif terhadap peserta demonstrasi yang menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Pemerintah: Kritik Adalah Napas Demokrasi
Menanggapi maraknya demonstrasi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi provokasi yang dapat memecah persatuan bangsa.
Gelombang aksi yang terjadi secara serentak di berbagai daerah menunjukkan bahwa isu ekonomi, kenaikan harga BBM, kesejahteraan rakyat, serta transparansi kebijakan pemerintah menjadi perhatian utama publik. Sejumlah kelompok mahasiswa bahkan menyatakan akan melanjutkan aksi dalam beberapa hari ke depan apabila tuntutan mereka belum mendapat respons yang memadai dari pemerintah. (*/BorneoFlash/Antara/BBC/Berbagai sumber)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar