Markaca mengatakan pembahasan Raperda Penataan Reklame masih berada pada tahap awal. DPRD masih mengumpulkan berbagai masukan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Prosesnya masih berjalan. Setelah naskah akademik selesai, kami akan kembali membahasnya bersama seluruh pihak terkait untuk mencari formulasi terbaik,” ujarnya.
Selain menyederhanakan perizinan, DPRD juga ingin memperbaiki sistem pengawasan reklame yang selama ini dinilai belum optimal. Penataan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.
Berdasarkan data yang diterima Pansus I, target penerimaan daerah dari sektor reklame mencapai sekitar Rp10 miliar. Namun hingga saat ini realisasi pendapatan yang masuk baru berada di kisaran Rp1,2 miliar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD tengah mempertimbangkan penerapan sistem identifikasi digital berupa QR code pada setiap reklame yang terpasang. Sistem ini diharapkan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan memastikan legalitas setiap titik reklame.
Menurut Markaca, langkah tersebut penting agar pengusaha yang telah memenuhi kewajiban tidak dirugikan oleh keberadaan reklame yang tidak berizin atau tidak taat aturan.
“Jangan sampai pelaku usaha yang patuh diperlakukan sama dengan yang tidak mengurus izin. Ini yang ingin kita benahi melalui regulasi yang sedang disusun,” tegasnya.
Melalui Raperda Penataan Reklame, DPRD Samarinda berharap tercipta sistem yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Di sisi lain, optimalisasi pengawasan juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor reklame terhadap PAD Kota Samarinda. (*/advdprdsamarinda)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar