“Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan secara keseluruhan, kebutuhan lahan tersebut bahkan tidak mencapai 0,5 persen,” tuturnya.
Ia memperkirakan biaya pengembangan lahan hingga siap berproduksi mencapai sekitar Rp700 juta per hektare. Dengan kebutuhan 100.000 hektare, total investasi yang diperlukan diperkirakan sekitar Rp700 miliar.
“Apabila program ini dapat direalisasikan, kapasitas produksi yang dihasilkan diyakini mampu menopang kebutuhan pangan Samarinda, Balikpapan, Kukar, PPU, hingga kawasan IKN,” ucapnya.
Selain memperkuat sektor pangan, Pemkot Samarinda juga mendorong adanya pembagian peran yang lebih jelas antarwilayah.
Dalam konsep tersebut, Kukar dan PPU diproyeksikan menjadi sentra produksi pangan, sedangkan Samarinda dan Balikpapan difokuskan pada pengembangan industri, jasa, dan perdagangan.
Marnabas menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan harus menjadi perhatian utama agar perkembangan kawasan IKN tidak dibayangi persoalan inflasi akibat tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Ancaman yang perlu diwaspadai adalah inflasi. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pangan harus dilakukan secara serius agar tidak menimbulkan beban ekonomi di kemudian hari,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda juga terus mempersiapkan penguatan sektor ekonomi pendukung melalui pengembangan UMKM, pariwisata, dan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru guna menangkap peluang dari pembangunan IKN. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar