BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menilai penguatan sektor pangan menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah penduduk di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Saat ini, sekitar 65 persen kebutuhan pangan wilayah tersebut masih dipenuhi dari luar Kalimantan.
Kondisi itu mendorong Pemkot Samarinda mengusulkan perluasan konsep pembangunan kawasan penyangga IKN.
Jika selama ini pengembangan berfokus pada skema Tri City yang mencakup Samarinda, Balikpapan, dan IKN, pemerintah daerah menginginkan cakupannya diperluas menjadi enam wilayah dengan melibatkan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menjelaskan gagasan tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Japan International Cooperation Agency.
Menurut dia, keberadaan Kukar dan PPU sangat strategis dalam mendukung kebutuhan pangan kawasan karena kedua daerah tersebut memiliki ketersediaan lahan yang jauh lebih luas dibanding wilayah lainnya.
“Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan agar konsep pengembangan tidak hanya terbatas pada Tri City. PPU dan Kukar perlu menjadi bagian utama dalam skema tersebut karena memiliki potensi lahan yang besar untuk mendukung penyediaan pangan bagi kawasan penyangga IKN,” kata Marnabas, pada Selasa (9/6/2026).
Ia menuturkan, kemampuan wilayah penyangga IKN dalam memenuhi kebutuhan pangan masih relatif rendah. Produksi lokal baru mampu menyuplai sekitar 35 persen kebutuhan masyarakat, sementara sisanya masih bergantung pada pasokan dari berbagai daerah lain, terutama Jawa dan Sulawesi.
Padahal, jumlah penduduk di kawasan yang selama ini dikenal sebagai Tri City diperkirakan terus meningkat. Dari sekitar 2,6 juta jiwa saat ini, jumlah tersebut diproyeksikan mencapai 3,5 juta jiwa pada 2030 seiring perkembangan IKN.
Peningkatan populasi tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap kebutuhan bahan pangan dan komoditas pokok lainnya.
“Pada saat ini kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan di kawasan tersebut baru berada pada kisaran 35 persen. Selebihnya, sekitar 65 persen masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujarnya.
Marnabas mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan eksternal dapat memunculkan persoalan baru apabila tidak diantisipasi sejak sekarang. Selain berpotensi mengganggu stabilitas pasokan, kondisi itu juga dapat meningkatkan tekanan inflasi ketika jumlah penduduk terus bertambah.
Sebagai langkah jangka panjang, ia mengusulkan program pembukaan lahan sawah baru di Kalimantan, terutama di wilayah Kukar dan PPU yang dinilai memiliki potensi pengembangan paling besar.
Total kebutuhan lahan yang diusulkan mencapai sekitar 100.000 hektare. Kawasan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi produksi beras, tetapi juga pengembangan komoditas hortikultura dan sektor peternakan guna memperkuat ketahanan pangan kawasan penyangga IKN.
Menurut perhitungannya, luas lahan tersebut masih sangat kecil dibandingkan keseluruhan wilayah Kalimantan yang tersedia untuk pengembangan sektor pertanian.
“Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan secara keseluruhan, kebutuhan lahan tersebut bahkan tidak mencapai 0,5 persen,” tuturnya.
Ia memperkirakan biaya pengembangan lahan hingga siap berproduksi mencapai sekitar Rp700 juta per hektare. Dengan kebutuhan 100.000 hektare, total investasi yang diperlukan diperkirakan sekitar Rp700 miliar.
“Apabila program ini dapat direalisasikan, kapasitas produksi yang dihasilkan diyakini mampu menopang kebutuhan pangan Samarinda, Balikpapan, Kukar, PPU, hingga kawasan IKN,” ucapnya.
Selain memperkuat sektor pangan, Pemkot Samarinda juga mendorong adanya pembagian peran yang lebih jelas antarwilayah.
Dalam konsep tersebut, Kukar dan PPU diproyeksikan menjadi sentra produksi pangan, sedangkan Samarinda dan Balikpapan difokuskan pada pengembangan industri, jasa, dan perdagangan.
Marnabas menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan harus menjadi perhatian utama agar perkembangan kawasan IKN tidak dibayangi persoalan inflasi akibat tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Ancaman yang perlu diwaspadai adalah inflasi. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pangan harus dilakukan secara serius agar tidak menimbulkan beban ekonomi di kemudian hari,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda juga terus mempersiapkan penguatan sektor ekonomi pendukung melalui pengembangan UMKM, pariwisata, dan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru guna menangkap peluang dari pembangunan IKN. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar