Dudung Sidak Pasar Kramat Jati, Pastikan Pasokan Pangan Melimpah dan Harga Terkendali

BorneoFlash.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Selasa, untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura dan beras.

Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan kenaikan harga cabai dan bawang. Namun, ia memastikan kondisi pasar tetap stabil dan harga pangan masih terkendali.

"Saya memastikan program prioritas Presiden, salah satunya ketahanan pangan, berjalan dengan baik. Memang ada kenaikan harga cabai dan bawang, tetapi masih dalam kondisi yang terkendali," ujar Dudung.

Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura setelah Lebaran merupakan hal yang wajar. Selain itu, cuaca turut memengaruhi pasokan dari daerah sentra produksi seperti Bali dan Cianjur.

Dudung menegaskan pasokan pangan nasional saat ini melimpah. Ia menilai kualitas bibit, pupuk, dan penyuluhan pertanian yang semakin baik mendorong peningkatan produksi petani.

"Pasokan dalam negeri melimpah. Produksi petani terus meningkat karena kualitas pertanian semakin baik," katanya.

Selain memantau harga, Dudung juga mencermati penurunan aktivitas transaksi di pasar induk. Ia menyebut perkembangan sistem distribusi memungkinkan distributor langsung memasok kebutuhan ke pasar rakyat dan masyarakat sehingga aktivitas transaksi di pasar induk menurun.

Ia juga menyinggung perubahan pola konsumsi masyarakat seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang turut memengaruhi kebutuhan belanja rumah tangga.

Untuk komoditas beras, Dudung mencatat harga beras medium di Pasar Induk Kramat Jati mencapai Rp13.200 per kilogram. Harga tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Zona 1 sebesar Rp13.500 per kilogram.

Setelah meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Dudung melanjutkan pemantauan ke Pasar Induk Beras Cipinang untuk melihat kondisi harga beras secara lebih menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait akan terus memantau pergerakan harga dan pasokan pangan untuk menjaga stabilitas pasar serta daya beli masyarakat. (*)