Selain menyoroti persoalan internal pendidikan, DPRD Kukar juga menyinggung kontribusi perusahaan terhadap sektor pendidikan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR yang dinilai belum optimal.
Menurut Baharuddin, keberadaan perusahaan besar di Kukar seharusnya turut memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sekitar, terutama bagi mahasiswa dan pelajar di wilayah operasional perusahaan.
“Jangan sampai perusahaan berkembang besar di daerah, tetapi dunia pendidikan di sekitarnya justru belum merasakan manfaat yang signifikan,” tegas Baharuddin.
Ia menambahkan, komunikasi antara mahasiswa, kampus, dan pemerintah perlu diperkuat agar persoalan pendidikan tidak hanya berhenti sebagai keluhan tahunan tanpa tindak lanjut yang jelas.
Komisi IV DPRD Kukar, lanjut Baharuddin, membuka ruang dialog bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi yang ingin menyampaikan aspirasi terkait pendidikan di daerah.
“Kami siap menerima masukan dari mahasiswa. Apa yang menjadi kebutuhan pendidikan dan bisa kami perjuangkan, tentu akan kami dorong,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar