Ia menilai keberadaan perusahaan besar serta besarnya anggaran daerah seharusnya mampu membantu menekan angka kemiskinan di Kukar.
“ Kita punya banyak perusahaan, ada program RT Ku Terbaik, ADD, BKKD sampai program dari masing-masing OPD. Malu rasanya kalau di Kukar masih ada warga yang berada di desil satu,” bebernya.
Selain fokus pada intervensi program, Pemkab Kukar juga mengeluhkan sulitnya akses terhadap data masyarakat berdasarkan kategori desil.
Keterbatasan itu dinilai menghambat pemerintah dalam menentukan sasaran bantuan secara tepat.
Karena itu, Aulia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar akses data tersebut bisa lebih mudah dibuka untuk kepentingan penanganan kemiskinan.
“ Tujuan kami supaya intervensi bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tapi sampai sekarang akses mendapatkan data itu masih cukup sulit,” tandasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar