BorneoFlash.com, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kerja Komisi B dan Komisi E DPRD Jawa Tengah di Kantor Otorita IKN, pada Senin (11/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ajang diskusi dan studi banding terkait pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan tenaga kerja, hingga penguatan UMKM di kawasan IKN.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, Nusantara diarahkan menjadi destinasi pariwisata unggulan kelas dunia melalui pengembangan wisata ramah lingkungan dan retret kebugaran yang mengedepankan kearifan lokal.
Konsep tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat.
Saat ini, Otorita IKN juga telah menghadirkan peta visitasi wisata melalui aplikasi IKNOW yang menyediakan informasi layanan wisata secara interaktif bagi masyarakat.
Selain informasi destinasi wisata, aplikasi tersebut turut memuat layanan transportasi umum dan panduan perjalanan yang dapat diakses para pengunjung.
Berbagai fasilitas dan destinasi wisata pun tengah dikembangkan di kawasan IKN, seperti convention center, fasilitas kesehatan, pusat budaya Islam, pusat informasi wisatawan, pusat kuliner, botanical garden, hingga pusat kebudayaan Nusantara.
Sementara itu, sejumlah destinasi yang telah menjadi daya tarik wisata dan dapat dikunjungi masyarakat antara lain Gunung Parung, Sungai Hitam Bekantan, Mangrove Mentawir, Goa Tapak Raja, dan Bukit Bangkirai.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengatakan pembangunan IKN diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam memperkuat konektivitas ekonomi Indonesia dari barat hingga timur.
“Kita akan menjadi superhub ekonomi Indonesia dari barat ke timur. Prinsipnya, IKN akan mendongkrak ekonomi Indonesia,” ujar Bimo.
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini, mengaku tertarik mempelajari konsep pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan di IKN, termasuk upaya pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian budaya.
“Kami sangat tertarik bagaimana konsep pembangunan pariwisata dan lingkungan di sekitar IKN, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan penguatan UMKM. Kebetulan kami juga sedang menggarap raperda penanganan lahan kritis, sehingga mudah-mudahan kami bisa belajar dan bertukar pikiran bersama,” ujarnya.
Kunjungan kerja DPRD Jawa Tengah ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah kawasan pembangunan di IKN, di antaranya Istana Negara dan area glamping di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (*/Humas Otorita IKN)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar