Aulia menilai besarnya dana yang akan dikelola hingga tingkat RT membutuhkan sistem pengawasan yang lebih disiplin sejak awal pelaksanaan.
“Program ini bisa sangat membantu masyarakat, tetapi juga bisa menjadi persoalan kalau pengawasannya lemah,” jelasnya.
Ia juga mengaku pemerintah daerah sudah memetakan sejumlah celah yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, mulai dari laporan kegiatan yang tidak sesuai hingga penggunaan anggaran di luar hasil musyawarah warga.
Karena itu, Pemkab Kukar akan melibatkan aparat desa, kelurahan, hingga tenaga pendamping untuk ikut mengawasi jalannya program.
“Kami ingin penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Aulia.
Selain pengawasan administrasi, evaluasi lapangan juga akan dilakukan secara berkala guna memastikan program berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi warga.
Aulia turut mengingatkan seluruh pihak agar tidak tergoda melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Keuntungan dari pelanggaran tidak sebanding dengan risiko dan dampaknya. Integritas harus dijaga,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar