Menurutnya, permintaan pengunduran diri tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelanggaran yang terbukti secara hukum.
“Dalam negara hukum, semua harus berdasarkan aturan. Kalau ada pelanggaran, tentu harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah, termasuk putusan pengadilan,” tegasnya.
Ahmad Yani juga menambahkan bahwa dirinya menjalankan tugas berdasarkan mandat resmi, baik dari peraturan perundang-undangan, keputusan gubernur, maupun penugasan dari partai politik.
Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila mandat tersebut dilepaskan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi.
“Penyampaian aspirasi itu hak masyarakat, tapi tetap harus mengedepankan aturan dan tidak terprovokasi. Biarkan semua berjalan sesuai mekanisme hukum,” tutup Yani. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar