“Kami akan matangkan konsepnya terlebih dahulu, lalu berkoordinasi dengan perusahaan. Di dalam perencanaan mereka, ada alokasi untuk pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam aspek teknis perusahaan tidak menjadi penghalang untuk tetap menghadirkan solusi. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci agar program yang disusun tetap tepat sasaran.
Fokus utama yang disiapkan adalah membuka akses terhadap sektor usaha baru bagi tenaga kerja lokal. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan untuk mengembangkan usaha secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada sektor pertambangan.
“Ke depan, kita dorong agar masyarakat bisa memiliki usaha sendiri. Jadi tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan,” katanya.
Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap struktur ekonomi masyarakat Kukar dapat lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika di sektor tertentu.
“Ini bagian dari upaya kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar