Kukar Mulai Putar Arah, Tenaga Kerja Lokal Didorong Tak Lagi Bergantung pada Sektor Tambang

BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menggeser arah kebijakan ekonomi masyarakat, khususnya bagi tenaga kerja lokal yang selama ini bertumpu pada sektor pertambangan. 

Langkah ini ditempuh sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor sekaligus membuka peluang usaha yang lebih berkelanjutan.

Melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), pemerintah daerah tengah merancang skema pemberdayaan yang mendorong masyarakat memiliki sumber penghasilan alternatif di luar sektor tambang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan pendekatan ini bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kami ingin mendorong masyarakat agar tidak hanya bergantung pada satu sektor. Karena itu, kami siapkan program pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian usaha,” ucapnya, pada Senin (4/5/2026). 

Menurut Dendy, konsep tersebut saat ini masih dalam tahap pematangan di internal pemerintah daerah. Selanjutnya, program akan dikolaborasikan dengan pihak perusahaan, yang dinilai memiliki peran dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Kami akan matangkan konsepnya terlebih dahulu, lalu berkoordinasi dengan perusahaan. Di dalam perencanaan mereka, ada alokasi untuk pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam aspek teknis perusahaan tidak menjadi penghalang untuk tetap menghadirkan solusi. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci agar program yang disusun tetap tepat sasaran.

Fokus utama yang disiapkan adalah membuka akses terhadap sektor usaha baru bagi tenaga kerja lokal. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan untuk mengembangkan usaha secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada sektor pertambangan.

“Ke depan, kita dorong agar masyarakat bisa memiliki usaha sendiri. Jadi tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan,” katanya.

Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap struktur ekonomi masyarakat Kukar dapat lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika di sektor tertentu.

“Ini bagian dari upaya kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap,” pungkasnya. (*)