BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama sopir truk di Halaman Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (4/5/2026), mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.
Aksi tersebut menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dinilai semakin membebani para sopir angkutan barang.
Dalam pernyataannya, Alwi mengungkapkan bahwa terdapat delapan tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak agar SPBU di Balikpapan dapat beroperasi selama 24 jam, serta meminta penambahan kuota solar dari BPH Migas.
Ia mengaku telah menerima informasi terkait persoalan ini sejak pagi hari dan langsung berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk mencari solusi.
“Saya sudah sampaikan, kalau SPBU tidak buka 24 jam, ini akan terus menimbulkan masalah. Alhamdulillah, pihak Pertamina Patra Niaga menyambut baik dan menyanggupi untuk mengupayakan SPBU buka 24 jam. Tapi saya juga ingatkan, jangan sampai buka 24 jam tetapi kuotanya kosong,” ujar Alwi.
Ia menambahkan, upaya penambahan kuota solar bukan berada di ranah Pertamina, melainkan menjadi kewenangan BPH Migas yang berkedudukan di Jakarta.
Oleh karena itu, DPRD berencana mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi langsung ke BPH Migas.
“Kami akan ajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk ke Jakarta bersama Pertamina Patra Niaga, guna menanyakan langsung soal kuota Balikpapan. Harapannya, ada penambahan kuota dan distribusi yang lebih merata,” jelasnya.
Alwi juga menyoroti kondisi distribusi solar di Balikpapan yang dinilai tidak ideal. Dari total 19 SPBU, hanya dua yang saat ini melayani bio solar. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang hingga ratusan kendaraan.
“Ini sudah keterlaluan. Balikpapan dikenal sebagai kota penghasil minyak, tapi justru mengalami kelangkaan BBM. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri, menyatakan pihaknya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan sopir truk.
Ia menjelaskan bahwa Pertamina pada prinsipnya mendukung tuntutan tersebut, namun terdapat batasan regulasi terkait kuota BBM subsidi yang harus ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas.
“Pertamina sebagai badan usaha penugasan hanya menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan. Tanpa adanya tambahan kuota, kami tidak dapat menyalurkan lebih,” jelas Narotama.
Ia menyebutkan, kuota bio solar untuk Kota Balikpapan saat ini berada di kisaran 20 ribu kiloliter per tahun. Adapun dua SPBU yang aktif menyalurkan solar masing-masing memiliki kapasitas sekitar 40 ton dan 24 ton.
Sebagai langkah awal, Pertamina akan mengoptimalkan dua SPBU tersebut dengan membuka layanan 24 jam, selama kuota masih tersedia. Sementara untuk SPBU lain, penyaluran belum dapat dilakukan jika belum memiliki alokasi kuota resmi.
“Jika kuota ditambah oleh regulator, kami siap menyalurkan ke SPBU yang ditunjuk. Pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan kuota ke BPH Migas, dan nanti akan dievaluasi bersama,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung tertib ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian masalah distribusi solar di Balikpapan. Para demonstran berharap adanya langkah konkret dalam waktu dekat agar antrean panjang dan kelangkaan BBM tidak terus berulang. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar