BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima kunjungan serikat pekerja dan serikat buruh, dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional 2026.
Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud menyampaikan apresiasi atas kehadiran para buruh, sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.
“Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional tahun 2026. Semoga para buruh selalu sukses,” ujar Rahmad Mas’ud, saat silaturahmi dengan para serikat pekerja dan serikat buruh, di Auditorium Balikpapan, pada Jumat (1/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah kota juga menggelar perayaan sederhana dengan menyerahkan nasi tumpeng kepada perwakilan federasi serikat buruh di Balikpapan sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian terhadap pekerja.
Rahmad menegaskan bahwa sinergi yang baik antara seluruh elemen menjadi kunci terciptanya kondisi daerah yang kondusif. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan akan mendorong masuknya investasi serta membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Kalau daerah kondusif, orang akan mudah berinvestasi dan masyarakat juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dampaknya, perekonomian berputar dengan baik, pertumbuhan meningkat, pengangguran berkurang, dan angka kemiskinan bisa ditekan,” jelasnya.
Ia menambahkan, capaian Balikpapan dalam menekan angka kemiskinan hingga menjadi salah satu yang terendah di Indonesia harus terus dijaga melalui kerja sama semua pihak.
Dalam dialog tersebut, Wali Kota juga mendorong para pengusaha dan investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, dengan target minimal 70 persen berasal dari warga setempat.
Kebijakan ini dinilai dapat memberikan dampak sosial positif serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Kalau warga kita memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup, maka kota akan tetap kondusif. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah kota juga mendengarkan sejumlah aspirasi dari serikat pekerja, di antaranya terkait penghapusan sistem outsourcing, revisi beban pajak pekerja, serta perubahan undang-undang ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Rahmad menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi para buruh kepada pemerintah yang berwenang.
Terkait praktik outsourcing, termasuk pada proyek RDMP Balikpapan, ia menyebutkan bahwa sebagian pekerjaan bersifat sementara. Namun, peluang untuk pengangkatan menjadi karyawan tetap tetap terbuka jika kebutuhan berkelanjutan muncul.
“Mudah-mudahan ke depan ada peluang bagi pekerja untuk menjadi karyawan tetap,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar