DPRD Kutai Kartanegara

Akses Terbatas hingga Retribusi Dikeluhkan, DPRD Kukar Soroti Pengelolaan Tangga Arung Square

lihat foto
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani saat melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tangga Arung, Tenggarong. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani saat melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tangga Arung, Tenggarong. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana

BorneoFlash.com, KUKAR - Pengelolaan Tangga Arung Square (TAS) di Tenggarong menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar)

Sejumlah kendala dinilai masih menghambat aktivitas pasar, mulai dari akses masuk yang terbatas hingga keluhan pedagang terkait biaya retribusi.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar pasar bisa berfungsi optimal sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat.

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah masih adanya pintu dan portal pasar yang tertutup.

Menurutnya, kondisi ini secara langsung membatasi pergerakan pengunjung dan berdampak pada sepinya aktivitas jual beli.

“Kalau aksesnya dibatasi, orang jadi enggan masuk. Padahal kunci pasar itu keterbukaan akses,” ucap Yani. 

Ia pun mendorong agar seluruh pintu dibuka untuk memberi ruang lebih luas bagi masyarakat mengakses area pasar.


Selain akses, upaya mendorong keramaian juga dinilai perlu didukung melalui kebijakan parkir gratis, setidaknya dalam tahap awal. Langkah ini diyakini dapat mengubah kebiasaan pengunjung yang selama ini lebih memilih parkir di luar kawasan pasar.

Dengan parkir di dalam, peluang interaksi antara pengunjung dan pedagang disebut akan meningkat.

“Harapannya, saat mereka masuk dan berjalan di dalam, ada ketertarikan untuk berbelanja,” ujarnya. 

Di sisi lain, keluhan mengenai besaran retribusi juga tak luput dari perhatian. DPRD Kukar membuka kemungkinan evaluasi terhadap aturan yang ada apabila dinilai memberatkan, terutama bagi pedagang yang baru memulai usaha.

Yani menegaskan, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya tidak menjadi prioritas jika kondisi pasar belum sepenuhnya ramai.

“Jangan sampai yang baru mulai usaha justru terbebani. Lebih baik dimudahkan dulu, nanti kalau sudah berkembang baru dibicarakan lagi,” tegasnya.

Langkah pembenahan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas di TAS, sekaligus memastikan pasar tersebut benar-benar menjadi ruang ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar