BorneoFlash.com, SAMARINDA — Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026), mulai memperoleh respons dari pihak legislatif.
Pimpinan DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan, terutama terkait usulan penggunaan hak angket.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang menegaskan bahwa unsur pimpinan bersama para ketua fraksi telah memiliki kesepahaman awal terhadap aspirasi mahasiswa. Ia menyebut, pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui mekanisme resmi di internal lembaga.
“Kami telah mencapai kesepakatan awal untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Tahapan berikutnya adalah membawa hal tersebut ke dalam rapat pimpinan bersama seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi guna merumuskan langkah selanjutnya,” ungkapnya saat ditemui di lokasi aksi.
Ia menjelaskan bahwa setiap keputusan di DPRD harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat diputuskan secara langsung. Proses tersebut diawali dengan pembahasan di tingkat pimpinan sebelum nantinya diputuskan secara kelembagaan.
Meski demikian, ia mengisyaratkan bahwa dukungan terhadap wacana hak angket cukup kuat di internal DPRD.
Keterlibatan pimpinan dan seluruh fraksi dinilai telah memenuhi prasyarat awal untuk melanjutkan ke tahap pembahasan formal.
“Secara prinsip, dukungan dari unsur pimpinan dan ketua fraksi telah terpenuhi. Terdapat tujuh fraksi di DPRD dan secara umum berada dalam posisi yang sejalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pimpinan DPRD memiliki pandangan yang seragam dalam merespons aspirasi publik yang berkembang.
“Pada dasarnya, terdapat kesamaan sikap di antara pimpinan dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Namun demikian, seluruh proses tetap akan dibahas secara resmi dalam rapat pimpinan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat,” tambahnya.
Respons tersebut menjadi sinyal positif bagi mahasiswa yang sejak pagi menggelar aksi dan mendesak DPRD agar menggunakan hak angket sebagai instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dengan adanya kesepahaman awal ini, perhatian kini beralih pada langkah konkret DPRD Kaltim dalam mengawal aspirasi tersebut melalui mekanisme formal yang berlaku di lembaga legislatif. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar