lihat foto
BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Menjelang rencana aksi unjuk rasa di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang rencana digelar 21 April 2026, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim tidak hanya menyiapkan kekuatan personel, tetapi juga mengubah pendekatan pengamanan.
Jika sebelumnya identik dengan kesan represif, kini aparat menegaskan peran sebagai pelayan masyarakat.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menyebutkan sekitar 1.900 personel gabungan telah disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap tertib dan kondusif.
Untuk mengamankan aksi ini, Polda Kaltim melibatkan sekitar 1.900 lebih personel, terdiri dari internal kepolisian, TNI, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya.
Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar jumlah pasukan, melainkan perubahan paradigma pengamanan. Kepolisian kini menempatkan unjuk rasa sebagai bagian dari hak demokrasi yang harus difasilitasi, bukan dihadapi.
“Unjuk rasa saat ini paradigma pengamanan bukan seperti yang lalu-lalu. Masyarakat jangan melihat kami sebagai musuh, karena kami justru melayani kegiatan tersebut,” tegas Kapolda Kaltim, pada Jumat (17/4/2026).
Adapun dua titik utama aksi dipusatkan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Pengamanan juga diperluas ke akses jalan dan fasilitas umum guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat.
Meski mengedepankan pendekatan humanis, kepolisian tetap mengingatkan adanya potensi kerawanan, terutama dalam aksi yang melibatkan massa besar. Kondisi emosional massa dinilai rentan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memicu konflik.
“Aksi yang melibatkan banyak pihak ini rawan disusupi kepentingan negatif. Kami minta peserta bisa menjaga diri dan memfilter setiap ajakan atau informasi,” ujarnya.
Di sisi lain, pengawasan tidak hanya dilakukan di lapangan. Polda Kaltim juga memperkuat patroli siber untuk mengantisipasi penyebaran hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Media sosial saat ini sangat strategis dalam membentuk persepsi publik, apabila informasi yang beredar tidak benar, bisa berdampak pada stabilitas sosial,” jelasnya.
Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam bermedia sosial serta tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. "Kalimantan Timur secara umum dalam kondisi damai dan tertib," ungkapnya.
Dengan situasi Kalimantan Timur yang masih kondusif, kepolisian berharap pendekatan baru ini mampu menjaga stabilitas tanpa mengurangi ruang kebebasan berpendapat.
"Mari kita jaga bersama agar tidak terganggu oleh hal-hal kecil yang bisa merusak stabilitas,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar