Eko juga menyoroti perlunya dukungan teknis yang terstruktur, termasuk dalam hal administrasi dan pelaporan keuangan. Ia menilai, hal ini menjadi kunci agar program bisa berjalan tanpa menimbulkan risiko hukum.
“Pendampingan itu penting. Kita tidak ingin RT justru terbebani karena harus mengelola anggaran tanpa arahan yang jelas,” bebernya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penyusunan petunjuk teknis (juknis) yang aplikatif dan mudah dipahami oleh pengurus RT. Dengan begitu, implementasi di lapangan bisa berjalan seragam dan minim kesalahan.
“Juknis harus sederhana tapi jelas, supaya tidak menimbulkan multi tafsir,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan DPRD Kukar akan terus terlibat dalam proses pembahasan hingga tahap finalisasi. Fokusnya adalah memastikan program tersebut benar-benar siap dijalankan saat telah disahkan.
“Kita ingin saat program ini berjalan nanti, semuanya sudah siap. Jadi tidak ada lagi kebingungan di tingkat RT,” tegasnya.
Ia berharap, proses pembahasan yang sedang berlangsung dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman dalam pelaksanaannya.
“Tujuannya jelas untuk masyarakat, jadi harus dipastikan dari awal semuanya matang,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar