lihat foto
BorneoFlash.com, KUKAR - Rencana penguatan anggaran di tingkat rukun tetangga (RT) melalui program “RT-KU Terbaik” dalam RPJMD Kutai Kartanegara (Kukar) 2025–2030 masih dalam tahap pembahasan.
Di tengah proses tersebut, DPRD Kukar menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam merancang mekanisme pelaksanaan agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menyebut pembahasan yang sedang berjalan tidak hanya berbicara soal besaran anggaran, tetapi juga menyangkut kesiapan sistem pengelolaan di tingkat RT.
“Yang kita bahas sekarang bukan sekadar angkanya, tapi bagaimana mekanismenya nanti bisa dijalankan dengan baik oleh RT,” ucap Eko, pada Senin (13/4/2026).
Ia menilai, program yang menyentuh langsung masyarakat memang perlu didukung, namun harus disertai perangkat aturan yang jelas sejak awal. Tanpa itu, potensi kendala di tingkat pelaksana dinilai cukup besar.
“Jangan sampai programnya bagus di atas, tapi membingungkan di bawah. Ini yang sedang kita antisipasi,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan peran RT sebagai ujung tombak pembangunan memang penting, tetapi perlu disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan yang dimiliki masing-masing wilayah.
“Setiap RT punya kondisi yang berbeda. Jadi pendekatannya juga harus disiapkan dengan matang,” katanya.
Eko juga menyoroti perlunya dukungan teknis yang terstruktur, termasuk dalam hal administrasi dan pelaporan keuangan. Ia menilai, hal ini menjadi kunci agar program bisa berjalan tanpa menimbulkan risiko hukum.
“Pendampingan itu penting. Kita tidak ingin RT justru terbebani karena harus mengelola anggaran tanpa arahan yang jelas,” bebernya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penyusunan petunjuk teknis (juknis) yang aplikatif dan mudah dipahami oleh pengurus RT. Dengan begitu, implementasi di lapangan bisa berjalan seragam dan minim kesalahan.
“Juknis harus sederhana tapi jelas, supaya tidak menimbulkan multi tafsir,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan DPRD Kukar akan terus terlibat dalam proses pembahasan hingga tahap finalisasi. Fokusnya adalah memastikan program tersebut benar-benar siap dijalankan saat telah disahkan.
“Kita ingin saat program ini berjalan nanti, semuanya sudah siap. Jadi tidak ada lagi kebingungan di tingkat RT,” tegasnya.
Ia berharap, proses pembahasan yang sedang berlangsung dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman dalam pelaksanaannya.
“Tujuannya jelas untuk masyarakat, jadi harus dipastikan dari awal semuanya matang,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar