Meskipun belum ada kesepakatan menyeluruh, dokumen kamus pokir tetap diserahkan dalam rapat paripurna. Namun demikian, belum terdapat kepastian terkait tindak lanjut terhadap seluruh usulan yang diajukan.
“Dokumen telah disampaikan, namun belum ada kejelasan apakah seluruh usulan akan diakomodasi atau tidak. Hal tersebut masih belum memiliki kepastian,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Samsun, mendorong adanya komitmen yang jelas dari pemerintah provinsi agar aspirasi masyarakat yang telah dirumuskan tidak berhenti pada tahap administratif semata.
Ia juga menepis anggapan bahwa DPRD tidak mendukung program prioritas gubernur. Menurutnya, seluruh program unggulan kepala daerah tetap mendapat dukungan penuh, namun ruang bagi aspirasi masyarakat lainnya tetap harus dibuka.
“Fraksi kami mendukung sepenuhnya program prioritas gubernur. Namun demikian, aspirasi masyarakat di luar program tersebut juga perlu mendapatkan perhatian secara proporsional,” katanya.
Samsun menambahkan, pembahasan yang berlangsung saat ini belum memasuki tahap penganggaran, melainkan masih pada tahap komitmen untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
“Pembahasan saat ini masih pada tataran komitmen untuk membantu masyarakat, belum menyentuh aspek penganggaran. Apabila sejak awal tidak ada komitmen tersebut, maka hal itu menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar