Pemerintah Usulkan Tambahan Rp89,5 Triliun untuk Revitalisasi 60.000 Sekolah

Nasional 25 Maret 2026 Penulis: Wahyuddin Nurhidayat Editor: Ardiansyah

Ukuran:

BorneoFlash.com, JAKARTA - Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran Rp89,5 triliun untuk mendukung Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) di seluruh Indonesia. Usulan ini muncul setelah pemerintah menaikkan target revitalisasi sekolah pada 2026 menjadi 60.000 unit.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengajukan tambahan anggaran tersebut melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Tambahan anggaran Rp89,5 triliun masih dalam proses pengusulan melalui Kementerian Keuangan,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menjalankan program ini sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk memperkuat sektor pendidikan nasional.

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan Rp14,1 triliun untuk merevitalisasi 11.744 sekolah pada 2026. Namun, pemerintah kemudian menaikkan target tersebut menjadi 60.000 sekolah guna memperluas akses pendidikan berkualitas.

Menurut Qodari, peningkatan target ini menunjukkan komitmen presiden dalam memperbaiki sarana pendidikan. Ia juga menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor tersebut.

“Pada 2025 target naik dari 10.000 menjadi 16.000 sekolah. Sementara pada 2026, target awal

sekitar 11.000 sekolah akan ditingkatkan hingga mencapai 60.000,” ujarnya.

Sementara itu, capaian program pada 2025 hampir mencapai target. Hingga 11 Maret 2026, pembangunan fisik di 16.062 sekolah telah rampung dari total target 16.167 sekolah. Saat ini, pembangunan di 105 sekolah masih berlangsung.

Selain memperbaiki bangunan utama, program revitalisasi juga mencakup fasilitas pendukung seperti toilet dan lingkungan belajar yang sehat. Pemerintah menilai langkah ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Qodari menambahkan program tersebut juga dapat menggerakkan ekonomi lokal karena banyak proyek dikerjakan melalui skema swakelola. (*)