BorneoFlash.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri meningkatkan efisiensi energi di sektor prioritas.
Dalam rapat terbatas tersebut, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (19/3/2026), Presiden menerima laporan kondisi ketahanan energi nasional.
Selain itu, pemerintah mengantisipasi potensi krisis minyak akibat konflik di kawasan Teluk dan Timur Tengah.
Situasi tersebut berpotensi memengaruhi pasokan serta harga energi global.
“Presiden membahas langkah strategis penghematan energi di berbagai sektor,” kata Teddy Indra Wijaya.
Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dinamika politik Timur Tengah yang memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global.
Lebih lanjut, ia menambahkan Presiden mengarahkan para menteri memfokuskan efisiensi energi pada beberapa sektor prioritas.
Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas serta ketahanan energi dalam negeri.
Pada kesempatan yang sama, Presiden menerima laporan dari Airlangga Hartarto, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Brian Yuliarto.
Rapat itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain itu, hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Purbaya Yudhi Sadewa.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga mengikuti rapat tersebut.
Sekretariat Presiden menjelaskan langkah efisiensi ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Secara terpisah, Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah menyiapkan skema kerja dari rumah atau WFH.
Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar dari aktivitas perjalanan.
Sebagai langkah awal, pemerintah merencanakan penerapan WFH satu hari dalam setiap lima hari kerja.
“Teknisnya masih kami siapkan,” ujar Airlangga Hartarto.
Ia menambahkan kebijakan ini diharapkan mencakup ASN, sektor swasta, dan pemerintah daerah.
Setelah konsepnya matang, pemerintah akan menyampaikan kebijakan tersebut secara rinci kepada publik. (*)
