Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah meninjau kembali kemungkinan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena langkah tersebut berisiko mengurangi penerimaan negara hingga Rp70 triliun untuk setiap penurunan 1 persen tarif.
Tag: Ekonomi Nasional
Pertemuan Menkeu dan Komisi XI Bahas Langkah Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menggelar pertemuan untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Menteri UMKM Puji Langkah Menkeu Tertibkan Impor Ilegal
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas langkah tegasnya menindak oknum Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang ilegal dan merugikan pelaku UMKM dalam negeri.
Importir Baju Bekas Siap-siap, Purbaya Akan Terapkan Hukuman Lebih Berat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memberlakukan sanksi baru berupa denda bagi importir pakaian bekas.
Rosan Roeslani: Dividen BUMN 2025 Diproyeksi Capai Rp140 Triliun
CEO Danantara Rosan Roeslani optimistis dividen BUMN mencapai Rp140 triliun pada 2025.
Menaker Yassierli Tegaskan Belum Ada Kebijakan BSU Tahap II 2025
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan atau arahan terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap kedua tahun 2025.
Pemerintah Percepat Pembayaran Kompensasi Listrik dan BBM
Pemerintah mempercepat pembayaran kompensasi listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Menkeu Purbaya Tolak Usulan Gubernur Sumbar Soal Gaji ASN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah yang meminta pemerintah pusat menanggung gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah.
Menkeu Minta DPR Awasi Serapan Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta DPR RI aktif mengawasi serapan anggaran pemerintah. Permintaan itu ia sampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-5, Selasa (23/9/2025).
Dana Rp200 Triliun Dipandang OJK sebagai Motor Pertumbuhan Kredit
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa dana Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menjadi modal tambahan untuk memperkuat penyaluran kredit.
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.











