Antara Bukber dan Amanah Publik: Refleksi Etika Anggaran di Bulan Ramadan

BorneoFlash.com, OPINI - Di Indonesia, bulan Ramadan selalu menghadirkan tradisi yang unik. Salah satunya adalah istilah “Bukber”—singkatan dari buka puasa bersama.

Istilah ini hampir tidak dikenal di negara Arab atau di banyak negara Muslim lainnya, namun di negeri ini ia telah menjadi bagian dari budaya sosial yang begitu kuat.

Bukber sering kali menjadi momen mempererat silaturahmi, mempertemukan kembali sahabat lama, kolega kerja, atau sekadar menghadirkan suasana kebersamaan di bulan suci.

Ketika kegiatan seperti ini dilakukan oleh pedagang, pengusaha, atau saudagar dengan menggunakan dana pribadi, tentu tidak ada yang perlu dipersoalkan.

Bahkan seringkali kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial: berbagi makanan, menyediakan takjil, atau mengundang masyarakat sekitar untuk berbuka bersama.

Dalam konteks ini, kebersamaan dan semangat berbagi justru menjadi nilai yang sangat terpuji.

Namun persoalan menjadi berbeda ketika kegiatan serupa diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau kantor dinas dengan menggunakan anggaran negara. Di sinilah ruang refleksi moral dan etika publik menjadi penting.

Anggaran negara pada hakikatnya adalah amanah rakyat. Ia berasal dari pajak masyarakat, dari kerja keras para petani, pedagang, buruh, dan seluruh warga negara yang berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa.

Karena itu, setiap rupiah yang digunakan oleh institusi negara seharusnya memiliki tujuan yang jelas: untuk pelayanan publik, untuk pembangunan, dan untuk kepentingan masyarakat luas.

Apabila seorang pejabat menyelenggarakan buka puasa bersama dengan dana pribadinya, tentu hal itu patut diapresiasi dan bahkan bisa menjadi teladan.

Namun apabila kegiatan yang bernuansa ibadah tersebut menggunakan anggaran dinas atau anggaran negara,

maka wajar jika masyarakat bertanya: apakah itu memang bagian dari prioritas pelayanan publik, atau sekadar tradisi seremonial yang dibungkus dengan nuansa religius?

Ironi sering kali muncul ketika di satu sisi kita mendengar alasan efisiensi anggaran.

Honorarium dipotong, kegiatan tertentu dianggap tidak mendesak, bahkan hak-hak yang nilainya sudah kecil pun masih harus disesuaikan dengan dalih penghematan. Namun di sisi lain, muncul kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pelayanan publik.

Di titik inilah Ramadan sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat dalam. Bulan suci ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang menjaga amanah dan membersihkan niat. Dalam pengertian spiritual, pengawasan tertinggi sebenarnya bukan berasal dari lembaga mana pun di dunia ini.

Pengawasan yang paling hakiki adalah pengawasan Allah SWT—Tuhan Yang Maha Melihat, bahkan terhadap niat yang tersembunyi di dalam hati manusia.

Tidak ada satu pun tindakan yang luput dari penglihatan-Nya. Tidak ada satu pun niat yang benar-benar tersembunyi di hadapan-Nya. Namun dalam realitas kehidupan bernegara, rupanya pengawasan moral saja sering kali tidak dianggap cukup.

Karena itulah negara membentuk berbagai lembaga pengawasan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara benar, transparan, dan sesuai dengan peruntukannya.

Audit bukanlah bentuk kecurigaan semata, melainkan mekanisme untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan publik.

Maka sangat wajar jika masyarakat berharap bahwa kegiatan seperti buka puasa bersama, pembagian takjil, atau penyediaan nasi kotak tidak dibebankan kepada anggaran dinas atau anggaran negara.

Dengan adanya pengawasan yang jelas, masyarakat pun memiliki ruang untuk melakukan koreksi dan memastikan bahwa amanah publik tidak disalahgunakan, sekecil apa pun bentuknya.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), misalnya, bukanlah sekadar kebijakan sukarela atau bentuk kebaikan hati semata. Ia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

Karena itu, tidak seharusnya ada pengusaha yang merasa terbebani oleh kewajiban tersebut. THR bukanlah hadiah, melainkan hak yang telah dijamin oleh hukum. Ia merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi tenaga dan waktu yang telah diberikan oleh para pekerja dalam menjalankan roda usaha.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal itu berpotensi menjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam perspektif hukum perdata maupun ketenagakerjaan, tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak yang telah diatur oleh undang-undang.

Pada akhirnya, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun dunia usaha, esensi yang harus dijaga tetap sama: amanah dan keadilan.

Pejabat publik memegang amanah pengelolaan anggaran negara. Pengusaha memegang amanah terhadap kesejahteraan pekerjanya. Keduanya berada dalam posisi yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang tidak ringan.

Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran itu. Bahwa ibadah tidak cukup hanya diwujudkan dalam simbol-simbol seremonial. Ia harus tercermin dalam kejujuran mengelola amanah, dalam keadilan memperlakukan orang lain, dan dalam keberanian untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun tidak selalu mudah.

Sebab pada akhirnya, manusia mungkin bisa menyusun laporan yang rapi, membuat kegiatan yang tampak indah, dan menyampaikan alasan yang terdengar logis.

Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa disembunyikan dari pengawasan Ilahi: niat yang sebenarnya di dalam hati dan di sanalah nilai sebuah amanah benar-benar diuji. (*)