lihat foto
BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Sejumlah isu strategis mengemuka dalam audiensi mahasiswa Universitas Balikpapan (Uniba) dan Universitas Mulia bersama DPRD, di Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (2/3/2026).
Mulai dari progres Rumah Sakit Sayang Ibu, polemik pembangunan Plaza 88, hingga persoalan lalu lintas kendaraan berat, seluruhnya mendapat respons langsung dari Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman.
Yono menegaskan, DPRD tidak tinggal diam dan akan menindaklanjuti setiap persoalan yang disampaikan mahasiswa dengan langkah konkret di lapangan.
Salah satu sorotan utama dalam audiensi adalah progres pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat, termasuk isu dugaan kelebihan bayar sebesar Rp1,6 miliar.
Menanggapi hal itu, Yono menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah ditangani oleh Inspektorat dan pihak terkait telah diberikan waktu untuk mengembalikan dana yang dimaksud.
“Sudah ditangani Inspektorat dan diberikan waktu untuk pengembalian. Kami tetap mengawal agar prosesnya transparan dan sesuai aturan,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan keberlanjutan Panitia Khusus (Pansus) terkait persoalan tersebut. DPRD, kata Yono, akan memastikan kembali status dan progresnya agar publik mendapat kejelasan.
Isu pembangunan flyover Rapak turut dipertanyakan, apakah benar-benar akan direalisasikan atau sekadar wacana. Menurut Yono, DPRD akan meminta kejelasan dari pemerintah kota mengenai kelanjutan proyek tersebut.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti program Gratispol, khususnya mahasiswa semester 3 hingga 7 yang disebut belum menerima manfaat, sementara yang terealisasi baru angkatan 2025.
“Ini juga menjadi perhatian kami. Akan kami dalami sampai di mana realisasinya dan bagaimana solusi bagi yang belum menerima,” tegasnya.
Sorotan lain tertuju pada pembangunan Plaza 88. Berdasarkan informasi yang diterima mahasiswa, proyek tersebut diduga belum mengantongi izin AMDAL namun aktivitas di lapangan masih berjalan.
Yono menjelaskan bahwa perizinan pembangunan tidak hanya satu jenis, melainkan terdiri dari beberapa tahapan seperti izin AMDAL, izin pembangunan, hingga izin keterangan rencana kota (KRK) atau ketenagakerjaan (katenpil).
Meski demikian, ia menegaskan DPRD akan turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan Komisi III serta Satpol PP. Jika terbukti melanggar, DPRD akan meminta tindakan tegas.
“Kalau memang melanggar, kami akan minta dilakukan penyegelan atau penghentian sementara. Itu supaya jelas di mata masyarakat,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti maraknya pelanggaran jam operasional kendaraan berat, khususnya kendaraan roda enam ke atas yang seharusnya hanya beroperasi pukul 05.00 hingga 10.00 sesuai surat edaran tahun 2022.
Jika diperlukan langkah tegas dan sanksi nyata agar aturan tidak hanya menjadi imbauan, sehingga kalau memang melanggar, harus ada sanksi. Jangan hanya imbauan, supaya tidak ada lagi oknum yang seenaknya.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa meminta berita acara hasil audiensi serta tindakan konkret dari DPRD. Yono memastikan seluruh aspirasi telah dijawab dan akan ditindaklanjuti.
DPRD, lanjutnya, akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan apakah aktivitas proyek-proyek yang dipersoalkan masih berjalan tanpa izin lengkap. Jika terbukti melanggar, DPRD akan meminta Satpol PP atau dinas terkait melakukan penyegelan.
“Kami akan cek langsung. Kalau memang masih berkegiatan tanpa izin yang sesuai, tentu akan kami minta dihentikan,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi momentum penguatan fungsi pengawasan DPRD, sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam merespons aspirasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, secara terbuka dan bertanggung jawab. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar