BorneoFlash.com, SAMARINDA – Polemik pengadaan kendaraan dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar terus menuai sorotan publik.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah daerah, kebijakan ini memicu kritik dari berbagai kalangan, mulai dari legislatif, pengamat, hingga masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pengadaan tersebut telah melalui pertimbangan matang sesuai kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujarnya, pada Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, kendaraan operasional itu bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim yang kerap berlumpur dan berbatu.
Sebelumnya, Pemprov Kaltim melalui BPKAD juga telah mengklarifikasi bahwa pengadaan SUV hybrid bermesin 3.000 cc tersebut tetap mengedepankan prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
Meski pada Tahun Anggaran 2025 sempat dicanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas, pembelian untuk pimpinan daerah disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
Namun, kebijakan ini tetap menuai kritik. Sejumlah anggota DPRD Kaltim dan Pokja 30 mempertanyakan asas manfaatnya bagi sekitar 3,7 juta penduduk Kaltim, terutama di tengah janji penghematan belanja daerah.
Di media sosial, tanggapan publik pun bermunculan. Influencer Ferry Irwandi turut mengomentari pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
Melalui unggahan di akun Instagramnya, Ferry menilai anggaran Rp8,5 miliar dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih langsung menyentuh masyarakat.
“Uang Rp8,5 miliar untuk beli mobil dinas kalau buat jalan bisa dapat 3–5 kilometer, bisa dapat puskesmas tipe D, bisa dapat cold storage 30 ton,” tulisnya, dikutip Kamis (26/2/2026).
Ia juga menyebut anggaran tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung ratusan UMKM serta membangun sentra produksi guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Menanggapi kritik tersebut, Sri Wahyuni menekankan bahwa percepatan pembangunan konektivitas antarwilayah membutuhkan dukungan transportasi yang memadai agar pimpinan daerah dapat melakukan pengawasan langsung terhadap proyek strategis tanpa hambatan teknis.
“Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap efisien meskipun harus menembus medan sulit,” jelasnya.
Polemik ini pun mencerminkan perbedaan pandangan antara kebutuhan operasional pemerintah dan harapan masyarakat terkait prioritas penggunaan anggaran daerah. (*/ANTARA)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar