BorneoFlash.com, SAMARINDA - Sorotan publik terhadap pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
Isu ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Rudy mengajak masyarakat untuk melihat persoalan secara lebih jernih, terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan. Ia mengingatkan agar polemik tidak berkembang menjadi perbincangan yang berpotensi menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.
“Dalam suasana Ramadan ini, saya mengimbau agar masyarakat tidak terlibat dalam pembicaraan yang tidak produktif dan berpotensi menimbulkan dosa,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin (23/2/2026).
Rudy menegaskan, hingga saat ini dirinya belum difasilitasi kendaraan dinas operasional di Kalimantan Timur. Ia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitasnya, meskipun kondisinya sudah tidak prima.
“Kendaraan yang saya gunakan saat ini merupakan milik pribadi. Kondisinya memang sudah kurang layak, namun hal tersebut tidak menjadi kendala karena yang utama adalah pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kendaraan dinas yang menjadi perbincangan saat ini tidak berada di Kalimantan Timur, melainkan di Jakarta.
Keberadaan mobil tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi kebutuhan kegiatan kepala daerah yang berkaitan dengan agenda nasional maupun internasional.
“Kendaraan dinas tersebut saat ini berada di Jakarta karena digunakan untuk menunjang aktivitas kepala daerah dalam berbagai agenda strategis,” terangnya.
Menurut Rudy, posisi Kalimantan Timur yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat daerah ini kerap menerima kunjungan penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh sebab itu, ia menilai penting untuk menjaga citra daerah, termasuk dalam hal fasilitas penunjang.
“Kalimantan Timur merupakan representasi Indonesia dalam skala daerah. Tamu yang datang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, sehingga penting menjaga citra daerah, termasuk dalam penggunaan fasilitas resmi,” tegasnya.
Terkait spesifikasi kendaraan, Rudy memastikan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut telah mengikuti ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia menyebut, kapasitas mesin kendaraan yang diadakan tidak melebihi batas maksimal yang diatur.
“Pengadaan kendaraan telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Kami hanya menentukan spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan, bukan berfokus pada nilai harganya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar dirinya bersama jajaran pemerintah daerah dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Saya memohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur agar kami senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas untuk gubernur dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar menuai kritik publik.
Nilai tersebut dinilai setara dengan kendaraan kategori ultra-mewah, seperti Bentley Continental GT V8 S, sehingga memunculkan perdebatan mengenai sensitivitas anggaran di tengah upaya efisiensi yang sedang berlangsung.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar