Selanjutnya, Penyediaan air bersih secara merata; Penguatan kualitas lingkungan hidup; Pengembangan kota MICE dan pariwisata; Penguatan ekosistem inovasi dan kreativitas dan Pemantapan status kota ramah anak.
Struktur ekonomi juga diarahkan agar lebih produktif dan memiliki nilai tambah, dengan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif serta memperkuat sektor jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan.
Aspek infrastruktur menjadi perhatian serius, terutama dalam pengendalian banjir dan penyediaan air bersih. Pemerintah berkomitmen agar pembangunan tidak terpusat di tengah kota semata, melainkan menjangkau seluruh wilayah.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di pusat kota. Seluruh sudut Balikpapan harus merasakan hasilnya,” tegas Rahmad.
Forum konsultasi publik ini menjadi ruang partisipatif bagi DPRD, akademisi, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat untuk memberikan masukan.
Pemerintah berharap dokumen RKPD 2027 tidak hanya aspiratif, tetapi juga realistis, terukur, dan dapat dieksekusi secara efektif.
Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, Balikpapan menegaskan posisinya sebagai kota yang adaptif terhadap perubahan, tanpa meninggalkan identitasnya sebagai kota nyaman dan religius dalam bingkai Madinatul Iman.
Tahun 2027 pun diproyeksikan menjadi momentum penting bagi Balikpapan untuk mempercepat langkah menuju 2045, sebagai superhub industri dan jasa yang maju, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar