lihat foto
BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Balikpapan diwarnai aksi turun ke jalan oleh Aliansi Balikpapan Melawan, di Balai Kota, pada Senin (09/2/2026).
Aksi ini tidak hanya membawa isu lokal, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung ke daerah.
Koordinator lapangan aksi dari Universitas Balikpapan, Jusliadin, menyebut demonstrasi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi pendidikan nasional, menyusul meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disebut tidak mampu membeli buku dan alat tulis.
“Peristiwa itu memukul hati kami. Berdasarkan kajian dan literatur yang kami baca, program MBG justru memangkas anggaran pendidikan. Saat ini sudah ada masyarakat yang mengajukan judicial review,” kata Jusliadin.
Ia menilai kebijakan tersebut berimplikasi langsung terhadap daerah, termasuk Balikpapan, yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Aliansi ini mendesak agar program MBG di Balikpapan dihentikan sementara dan dikaji ulang.
“Di Balikpapan masih kekurangan guru, tapi anggaran pendidikan malah terpangkas. Guru-guru seakan dibiarkan tanpa solusi,” ujarnya.
Selain isu nasional, massa aksi juga menyoroti persoalan banjir yang dinilai tak kunjung tuntas dari tahun ke tahun. Mahasiswa menuntut Pemerintah Kota Balikpapan melakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas drainase dan kolam retensi di seluruh wilayah kota.
“Banjir selalu berulang. Kami minta audit total, baik di Balikpapan Kota, Utara, Barat, dan wilayah lainnya,” tegas Jusliadin.
Aliansi juga mendesak evaluasi seluruh izin pembangunan dengan prinsip zero delta, karena dinilai banyak pembangunan tidak lagi sesuai dengan RTRW dan peraturan daerah yang berlaku.
Mahasiswa turut menuntut pembangunan kolam retensi tambahan, kewajiban sumur resapan, serta penambahan ruang terbuka hijau di titik-titik rawan banjir, seperti Jalan MT Haryono, DAS Ampal, Jalan Beller, dan kawasan BJBJ.
“Di Beje-beje, banjir sebelumnya sampai berombak. Banyak warga mengalami kerusakan perabot rumah tangga, seperti kulkas, TV, dan kipas angin,” ungkapnya.
Isu keselamatan lalu lintas juga menjadi perhatian serius dalam aksi tersebut. Mahasiswa menyoroti masih seringnya kecelakaan lalu lintas, khususnya di Simpang Rapak akibat salah satunya rem blong.
Menurut Jusliadin, larangan melintas bagi angkutan berat pada jam tertentu hanya diatur melalui surat edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Kami sudah lama mendorong agar dibuat peraturan daerah sebagai payung hukum, tapi sampai sekarang tidak pernah diindahkan,” katanya.
Atas dasar itu, mahasiswa mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan program, termasuk penerangan jalan di wilayah Kilo yang hingga kini belum terealisasi.
Selain itu, massa aksi juga mendesak evaluasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup, yang dinilai bertanggung jawab atas izin-izin pembangunan di kota, serta meminta pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan rusak yang masih banyak ditemukan, terutama di Jalan Soekarno Hatta atau kawasan Kilo.
“Di usia Balikpapan yang ke-129 ini, kami ingin pemerintah benar-benar mendengar suara warga, bukan sekadar merayakan seremonial,” tutup Jusliadin. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar