Soroti Berbagai Hal, Aliansi Balikpapan Bergerak Demo DPRD

oleh -
Penulis: Niken Sulastri
Editor: Ardiansyah
Ratusan warga Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Barak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (1/9/2025). Foto:: BorneoFlash/Niken Sulastri
Ratusan warga Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Barak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (1/9/2025). Foto:: BorneoFlash/Niken Sulastri

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Ratusan warga Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (1/9/2025) siang sekitar pukul 13.18 Wita.

 

Massa yang mengenakan kostum serba hitam itu membawa berbagai atribut, mulai dari spanduk, bendera Merah Putih, hingga bendera bergambar One Piece. Dengan lantang satu persatu massa menyampaikan orasi, menuntut perhatian pemerintah terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.

 

Humas Barak, Dimas Aditya, mengatakan aksi ini menyoroti sejumlah masalah krusial di Kota Balikpapan, mulai dari banjir, kelangkaan gas dan solar, hingga jalan berlubang yang belum tertangani dengan baik.

 

“Wali kota sudah dua periode menjabat, tapi banjir masih di mana-mana. Masalah BBM dan infrastruktur jalan pun belum ada perubahan signifikan. Kami menuntut keadilan untuk masyarakat,” tegas Dimas.

 

Tak hanya isu lokal, massa juga mengangkat persoalan nasional, khususnya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan warga. Dimas menyebut, ada warga yang harus membayar hingga Rp 9 juta akibat lonjakan PBB tahun ini.

Ratusan warga Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Barak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (1/9/2025). Foto:: BorneoFlash/Niken Sulastri
Ratusan warga Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Barak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (1/9/2025). Foto:: BorneoFlash/Niken Sulastri

“Lebih ironis lagi, dari keterangan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, uang kelebihan bayar tidak bisa dikembalikan dan hanya akan mengendap untuk pembayaran tahun depan. Ini jelas merugikan masyarakat,” ungkapnya.

 

Ia menilai aturan tersebut tidak adil, mengingat masyarakat yang telat sehari saja membayar PBB langsung dikenai denda. “Kenapa masyarakat ditindak tegas kalau telat, sementara hak mereka tidak diperlakukan sama? Ini yang membuat kami turun ke jalan,” pungkas Dimas.

 

Hingga berita ini dibuat, massa masih melakukan orasinya.

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.