BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau langsung sejumlah titik di Kota Balikpapan, untuk melihat kondisi pengelolaan sampah secara langsung.
Kunjungan ini menjadi bagian dari evaluasi nasional pengelolaan sampah, sekaligus verifikasi calon penerima penghargaan Adipura.
Tinjauan dimulai dari Kampung Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, dilanjutkan ke Pasar Baru. Menteri LH kemudian menuju Kampung Bungas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, serta Pasar Pandansari di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, pada Jumat (6/2/2026).
Hanif menjelaskan, kunjungan lapangan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan persoalan sampah sebagai isu nasional prioritas. Selama satu tahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan detail terhadap pengelolaan sampah di daerah.
“Pada Desember lalu kami melakukan evaluasi akhir, kemudian Januari dilakukan review penilaian di seluruh kabupaten dan kota. Dari total 514 daerah, yang dinilai sebanyak 471 kabupaten/kota, di luar Papua,” ujar Hanif.
Dari hasil penilaian sementara tersebut, hanya empat daerah yang memiliki nilai di atas 75 dan berpotensi meraih Adipura, yakni Surabaya, Balikpapan, Bontang, dan Kabupaten Ciamis. Namun Hanif menegaskan, penilaian tersebut masih harus diverifikasi melalui pengecekan lapangan secara langsung.
“Secara visual, di Balikpapan kami masih melihat banyak hal yang perlu diperbaiki, khususnya pengelolaan sampah di kawasan permukiman. Karena itu kami harus memastikan penilaian ini objektif agar tidak menimbulkan komplain di kemudian hari,” jelasnya.
Dalam kunjungannya, Hanif sengaja tidak meminta pengawalan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Ia memilih turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan warga dan melihat kondisi sebenarnya.
“Jalan-jalan utama memang bagus, tapi di permukiman masih banyak yang perlu dibenahi. Sungai-sungai juga belum ramah lingkungan. Ini semua akan memengaruhi penilaian akhir,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari 471 kabupaten/kota yang dinilai, hanya empat daerah berpotensi meraih Adipura, sementara 29 daerah berada pada kategori kota bersertifikat. Sisanya, hampir 400 daerah masih masuk kategori kota kotor.
“Kita sebenarnya dalam kondisi darurat sampah. Karena itu Presiden menggerakkan Gerakan Nasional Indonesia Asri, dan kami mendukung melalui kehadiran langsung di daerah seperti hari ini,” tegas Hanif.
Dalam dialog dengan warga, Menteri mencatat Kampung Bungas sebagai salah satu wilayah yang relatif sudah menjalankan pengelolaan sampah dengan baik.
Namun secara umum, sebagian besar kawasan yang dikunjungi masih belum menerapkan pemilahan sampah dan pengelolaan lingkungan yang memadai.
“Belum ada pemilahan, sampah lingkungan belum terkelola dengan baik. Temuan-temuan ini kemungkinan akan mengoreksi angka penilaian yang sebelumnya diberikan tim,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar