BorneoFlash.com, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kota Samarinda menetapkan batas waktu selama satu pekan untuk menyelesaikan polemik pengelolaan parkir di salah satu gerai Mie Gacoan di Samarinda.
Persoalan tersebut mencuat karena adanya perbedaan kepentingan antara warga lokal yang selama ini mengelola parkir dengan perusahaan pengelola parkir asal luar daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa kepastian terkait sistem pengelolaan parkir harus segera ditetapkan demi menjaga ketertiban, kondusivitas wilayah, serta kepastian bagi pelaku usaha.
“Komisi II memberikan tenggat waktu satu minggu agar sudah ada keputusan yang jelas. Persoalan ini menyangkut pengelolaan parkir antara warga lokal dengan PT Pestapora Abadi sebagai induk Mie Gacoan Indonesia, yang memiliki perjanjian bisnis pengelolaan parkir di sejumlah daerah, termasuk Samarinda,” kata Iswandi, pada Kamis(5/2/2026).
Ia menyampaikan bahwa seluruh bentuk kerja sama yang telah disepakati sebelumnya masih dapat dikaji ulang apabila dinilai berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, fleksibilitas diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial di daerah.
“Pada prinsipnya tidak ada perjanjian yang tidak dapat ditinjau kembali. Undang-Undang Dasar saja bisa diamandemen, apalagi hanya kesepakatan kerja sama. Yang terpenting, jangan sampai persoalan ini mengganggu ketenteraman warga Kota Samarinda,” ujarnya.
Iswandi juga menyebutkan bahwa DPRD telah meminta seluruh pihak terkait segera mengambil sikap. Hasil rapat akan dituangkan dalam bentuk notulen dan disampaikan kepada seluruh pihak sebagai dasar penyelesaian polemik tersebut.
“Paling lambat Kamis pekan depan sudah harus ada keputusan apa pun bentuknya. Perusahaan juga memerlukan waktu untuk menjalankan mekanisme internal dan melapor ke pusat, sehingga kami memberikan waktu satu minggu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung situasi di lapangan yang sempat memanas ketika terdapat upaya pengambilalihan pengelolaan parkir oleh pihak tertentu.
Kondisi tersebut bahkan sempat menarik perhatian aparat kepolisian dengan kehadiran personel dalam jumlah cukup besar.
“Saat itu sempat datang dua truk personel kepolisian karena pihak BSS hendak memasang sistem parkir dan mengambil alih pengelolaan. Saya turun langsung ke lokasi dan meminta seluruh pihak untuk mundur terlebih dahulu karena proses pembahasan masih berlangsung di DPRD,” ungkap Iswandi.
Ia menegaskan, aspirasi utama warga sekitar adalah keinginan untuk tetap dilibatkan dalam pengelolaan parkir, mengingat mereka telah berperan sejak awal operasional usaha tersebut.
“Warga setempat sejak awal ikut menjaga dan menggantungkan mata pencaharian di lokasi itu. Jangan sampai mereka tersingkir begitu saja dan seluruh pengelolaan diserahkan kepada pihak dari luar daerah. Pengusaha dan masyarakat lokal harus tetap dilibatkan,” tegasnya.
Selain aspek sosial, DPRD juga menyoroti potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Iswandi menyebutkan bahwa selama kurang lebih dua tahun terakhir, potensi pajak parkir belum maksimal dipungut.
“Selama ini kita kehilangan
potensi pendapatan daerah dari sektor pajak parkir. Jika pengelolaannya segera jelas, tentu akan memberikan kontribusi bagi pendapatan Pemerintah Kota Samarinda,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat dua skema pendapatan dalam pengelolaan parkir, yakni pajak parkir off-street yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta retribusi parkir on-street yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.
“Parkir di dalam area usaha dikenakan pajak parkir yang disetorkan ke Bapenda, sementara parkir di badan jalan merupakan retribusi di bawah Dishub. Besaran pajak parkir sendiri sekitar 10 persen dari pendapatan,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar